Archive for September, 2012

Mengatasi Global Warming dengan REDD

Fenomena pemanasan global (global warming) salah satunya disebabkankarena laju perusakan hutan (deforestasi) yang sangat cepat. Gejala tersebutmenimbulkan efek rumah kaca yang menjadi penyebab utama global warming. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia,mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upayamengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission fromDeforestation and Degradation/REDD).Skema ini mulai digulirkan pada Conferenceof the Parties (COP) Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu.Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia.Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republic Congo, Brazil,Cameroon, Republic Demokratic Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelasnegara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.Isu REDD ini terus bergulir di forum-forum internasional. Pada COP ketiga belas yang dibingkai dalam UNFCCC di Bali 3 – 14 Desember, isu ini juga akandibicarakan.Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi global warming dan menjagaiklim bumi antara lain dengan melakukan penanaman kembali, baik di dalam kawasanhutan (reforestasi) maupun di luar kawasan hutan (afforestasi). Selain itu jugamemperluas kawasan konservasi dan hutan lindung serta menghindari aktivitas pemanfaatan hutan yang menyebabkan terjadinya deforestasi.Sebagai tuan rumah, Indonesia akan berupaya memperjuangkan REDDsehingga bisa diterima negara-negara maju. Indonesia memang sangat berkepentinganterhadap skema REDD. Sebab kita memiliki kawasan hutan seluas 120,35 juta hektar atau 60 persen dari luas daratan negara.Menteri Kehutanan, MS Ka’ban, mengungkapkan, Indonesia bersama negara-negara lain memang sudah bersama-sama menyusun gagasan baru untuk mengatasiglobal warming yaitu dengan menyusun skema REDD. Negara-negara yangmenggagas konsep ini berharap gagasan tersebut bisa diterima negara-negara lainsebagi peserta konferensi. “Pada konferensi di Bali Indonesia akan mengusulkan REDD untuk mengatasi fenomena global warming. Kita berharap negara-negaraseperti China, Amerika Serikat, dan Australia bisa menerima gagasan ini. Sehinggananti kita tawarkan di konferensi 2012 mendatang,” ujarnya kepada wartawan, diJakarta pekan lalu. Khusus untuk mengatasi laju deforestasi di Indonesia, Ka’banmenyatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai kebijakan. Antara lain melakukangerakan penanaman pohon. “Tahun depan kami akan melakukan gerakan tanam pohon ini lebih massif lagi,” tuturnya.Sementara itu, Director WWF Indonesia Climate Change Programme, FitrianArdiansyah, mengatakan, REDD merupakan salah satu opsi untuk mengatasi globalwarming. Namun ini tidak akan efektif jika negara-negara maju penghasil emisi tidak melakukan upaya untuk menguranginya.Karena itu diperlukan opsi lain. Misalnya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak batubara yang merupakan penghasil terbesar emisi gas buang. Dinegara maju, 80 persen emisi berasal dari penggunaan BBM. Sedangkan 20 persensisanya dari perubahan peruntukan lahan. Kondisi ini terbalik dengan negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini, 80 persen emisi dihasilkan dari perubahanlahan dan 20 persen dari pemakaian BBM. “Karena itu, maka REDD sangat pentingartinya bagi Indonesia dan negara-negara berkembang. Sebab perubahan peruntukkanlahan menjadi penyumbang terbesar emisi,” jelas Fitrian.

Insentif Negara-negara berkembang, lanjut Fitrian, dalam proposal yang diajukanmeminta kepada negara maju untuk memberikan insentif bagi upaya mereduksi emisidari deforestasi dan degradasi hutan. Sebab negara berkembang memiliki sejumlahkendala, terutama masalah ekonomi. Jika negara maju memberikan insentif, makamasalah ekonomi tersebut bisa teratasi. “Indonesia memiliki kepentingan agar REDD bisa gol pada konferensi di Bali. Sebab jika tidak, maka akan sulit bagi Indonesiauntuk berperan dalam pengurangan emisi pada masa-masa mendatang,” katanyamenambahkan.Lebih lanjut dia menyatakan, dampak yang ditimbulkan akibat global warmingsaat ini sudah begitu terlihat. Misalnya musim berganti secara tidak teratur, angka

 

kejadian bencana alam meningkat dan sebagainya. Karena itu, pemerintah perlumelakukan upaya adaptasi secara terintegrasi dalam berbagai sektor. Misalnya denganmemprioritaskan sektor-sektor yang terkena dampak langsung, seperti pertanian. Saatini petani banyak yang terkena akibat secara langsung karena musim tanam yang tidak teratur. Jadi perlu ada upaya untuk memberikan pengetahuan kepada para petanitentang perubahan musim tanam. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membentuk sekolah lapangan tentang iklim bagi para petani.Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adaptasi kebijakan secara integrasidalam hal infrastruktur pedesaan. Misalnya saluran irigasi. Karena musim tanam tidak teratur, maka kebijakan irigasi harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehinggatepat sasaran.

Reboisasi Hutan Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Global Warming

Kerusakan hutan tropis yang terjadi di berbagai negara di dunia semakinmeningkat dari tahun ke tahun dan bahkan dalam dua atau tiga decade yang akandatang diperkirakan akan mengalami ancaman kepunahan yang disebabkan karena penebangan liar (illegal logging), pengalihan fungsi lahan, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan lain-lain. Sehingga pada awal tahun 1990-an para ahli lingkungan dariseluruh dunia mengadakan pertemuan di Rio de Jenero, Brasil yang pada intinyamembahas mengenai langkah dan strategi yang harus dilakukan untuk melestarikanalam termasuk juga upaya mengurangi laju kerusakan atau penyelamatan hutan tropistersebut.Di Indonesia, laju kerusakan hutan mencapai 2,8 juta hektar per tahun daritotal luas hutan yaitu seluas 120 juta hektar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dari total luas hutan tersebut, sekitar 57 sampai 60 juta hektar sudahmengalami degradasi dan kerusakan sehingga sekarang ini Indonesia hanya memilikihutan yang dalam keadaan baik kira-kira seluas 50% dari total luas yang ada. Kondisisemacam ini apabila tidak disikapi dengan arif dan segera dilakukan upaya-upaya penyelamatan oleh pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia maka dalam jangka waktu dua dasawarsa Indonesia akan sudah tidak memiliki hutan lagi(Mangrove Information Center, 2006).Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terluasdi dunia mencapai 25% dari total luas hutan mangrove di seluruh dunia (18 jutahektar) yaitu seluas 4.5 juta hektar atau sebanyak 3,8 % dari total luas hutan diIndonesia secara keseluruhan. Sedikitnya luas hutan mangrove ini mengakibatkan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap hutan mangrove sangat sedikit juga,dibandingkan dengan hutan darat. Kondisi hutan mangrove juga mengalamikerusakan yang hampir sama dengan keadaan hutan-hutan lainnya di Indonesia(Mangrove Information Center, 2006).Penebangan hutan baik hutan darat maupun hutan mangrove secara berlebihantidak hanya mengakibatkan berkurangnnya daerah resapan air, abrasi, dan bencanaalam seperti erosi dan banjir tetapi juga mengakibatkan hilangnya pusat sirkulasi dan pembentukan gas karbon dioksida (CO2) dan oksigen O2 yang diperlukan manusia

untuk kelangsungan hidupnya. Kebanyakan orang (khususnya para pengusaha yangmemperjualbelikan hasil kayu hutan, investor yang mengembangkan usahanya denganmenebang hutan dan digantikan dengan tanaman lainnya seperti kelapa sawit ataumenggantinya denganusaha lain seperti tambak, dan oknum pejabat yangmengeluarkan ijin untuk penebangan kayu di hutan) menutup mata dan sama sekalitidak merasa bersalah dan berdosa terhadap bencana-bencana alam yang sudah,sedang dan akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang mereka lakukan.Miskinnya keperdulian dan kesadaran terhadap lingkungan bagi orang-orang tersebutharus ditingkatkan secara khusus di era yang sedang gencar-gencar membicarakantentang global warming karena model pendidikan lingkungan yang biasanyadilakukan sudah tidak mampu lagi untuk menyadarkan manusia-manusia serakahtersebut yang cendrung mengkorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Dapat diyakini bahwa orang tersebut memiliki kontribusiyang banyak terhadap global warming yang terjadi sekarang ini sehingga merekasepantasnya mendapatkan ganjaran yang setimpat atas perbuatannya. Berani danmampukah aparat penegak hukum di Indonesia untuk menindak tegas para oknum inidemi keselamatan dan keberlangsungan alam serta kepentingan dan kelangsunganhidup manusia di Indonesia dan dunia?.Fakta kerusakan hutan khususnya mangrove dapat dilihat dengan jelas di Bali.Pembabatan hutan mangrove secara besar-besaran mulai dari Desa Pesanggaransampai dengan Desa Pemogan (perbatasan antara Kota Denpasar dan KabupatenBadung) yang dilakukan sebelum tahun 1990an yang dilakukan oleh investor yang bergerak dalam bidang usaha tambak udang telah mengakibatkan berkurangnya luasarea hutan mangrove secara drastis di wilayah tersebut. Pada awal perkembangannyatambak-tambak udang tersebut memang menguntungkan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakt lokal. Tetapi, setelah beberapa tahun beroperasi, tambak-tambak tersebut mulai mengalami kerugian sehingga mengakibatkan kebangkrutanyang berujung pada penutupan usaha pertambakkan. Hengkangnya para investor tambak udang tersebut meninggalkan bekas dan luka yang mendalam dan berkepanjangan bagi lingkungan di tempat tersebut sampai sekarang. Pohonmangrovepun tidak bisa tumbuh lagi khususnya ditempat-tempat pemberian makananudang karena kerasnya bahan kimia yang dipakai untuk membersarkan udang secarainstant. Sedangkan investor-investor tersebut sudah menghilang entah kemana?

Menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia melalui DepartemenKehutanan mengeluarkan beberapa kebijakan (policy) yang diharapkan mampumenyelamatkan kekayaan alam berupa hutan tropis yang tersebar di seluruh penjurunusantara. Salah satu kebijakannya adalah tentang upaya penyelamatan hutanmangrove yang selanjutnya pada tahun 1992 dibentuk Pusat Informasi Mangrove(Mangrove Information Center).Mangrove Information Center (MIC) merupakan proyek kerjasama antaraPemerintah Indonesia melalui Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan MangroveLestari dan Pemerintah Jepang melalui Lembaga Kerjasama Internasional PemerintahJepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA).Proyek kerjasama ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai pada tahun 1992 dan berakhir tahun 1997. Pada tahapan ini, Pemerintah Jepangmengirim team untuk melakukan identifikasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan dandilakukan. Dari hasil identifikasi ini, dibentukalan team bersama antara PemerintahIndonesia dan Pemerintah Jepang dan selanjutnya sepakat untuk membangun Proyek Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasidan mengekplorasi teknik-teknik reboisasi yang bisa dilakukan untuk pemulihan(recovery) kondisi hutan mangrove yang sudah mengalami kerusakan. Teknik yangditemukan adalah tentang bagaimana cara persemaian bibit dan penanamanmangrove. Selain itu, diterbitkan juga buku panduan penanaman mangrove. Hasilyang dicapai pada tahap ini adalah penentuan model pengelolaan hutan mangrovelestari, penerbitan beberapa buku seperti; buku panduan (guide book) persemaian bibitdan penanaman mangrove, buku-buku yang berkaitan dengan mangrove, dan reboisasiatau penanaman mangrove seluas 253 hektar di kawasan Taman Hutan Raya(TAHURA).Usaha reboisasi hutan mangrove yang telah dilakukan oleh The MangroveInformation Center memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di KotaDenpasar dan Kabupaten Badung karena persediaan untuk konsumsi oksigen sudahtersedia di tempat ini dan meningkatkan rasa aman dari bencana tsunami bagimasyarakat yang berdekatan dengan hutan mangrove tersebut. Selain itu, kesadarandan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove semakinmeningkat. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya sekolah-sekolah (dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi) dan industri pariwisata dengan secara sukarela untuk ikut serta menanam pohon mangrove di beberapa tempat seperti di kawasankonservasi The Mangrove Information Center dan Pulau Serangan yang bibit-bibit pohon mangrovenya disediakan oleh pihak The Mangrove Information Center. Usahalain yang dilakukan oleh The Mangrove Information Center untuk meningkatkankesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkunganadalah dengan membuka kegiatan wisata alam (ecotourism) se
hingga masyarakatdapat melihat, menikmati dan berinteraksi dengan lingkungan secara langsung dikawasan hutan mangrove tersebut.