Fadel Muhammad Bicara tentang Entrepreneurial Public Service

Source : http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5822:fadel-muhammad-bicara-tentang-entrepreneurial-public-service&catid=39%:betti-content&Itemid=30

 

Fadel Muhammad, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pernah membagi pengalamannya memimpin kementeriannya dalam acara QB Leadership Series pada 23 Februari 2011. Dalam acara tersebut, Fadel yang masih menjabat sebagai menteri memperkenalkan pemahaman baru mengenai kepemimpinan di Indonesia, yakni “Entrepreneurial Public Service” atau pelayanan publik bergaya kewirausahaan. Berikut adalah transkrip dari presentasi yang dibawakan oleh Fadel Muhammad.

Apa benar pelayanan publik itu ada, dan bagaimana?

Pemahaman yang ada itu adalah, kalau bicara tentang pelayanan publik, swasta pun melakukan itu. Yang biasanya bagus melakukan Entrepreneurial Public Service itu adalah orang-orang swasta. Orang-orang pemerintahan jarang—mereka kaku berkomunikasi, kaku berbicara.

Sekarang di dunia, dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi perubahan besar dalam pelayanan pemerintah terhadap sektor publik. Hal ini terjadi sejak Clinton mulai mengangkat mengenai Entrepreneurial Public Service bersama Al Gore. Jadi, Clinton menempatkan orang-orang ini (dari sektor swasta) dalam tim kerja Al Gore, dan mengenalkan kewirausahaan ke dalam sektor publik atau pemerintahan. Dari situ muncul pemahaman baru ini.

Muncul isu tentang kewirausahaan di sektor publik. Di swasta, entrepreneur ini biasa. Tapi di publik, di sektor pemerintah, apakah ada? Saya berpendapat ada.

Sewaktu menjadi gubernur, saya berupaya menerapkan apa yang dikenal dengan sifat-sifat atau jiwa atau spirit entrepreneur ke dalam pemerintahan.

Salah satu faktor yg membuat pemerintahan, baik di pusat atau daerah tidak maju atau lambat majunya, itu karena kita menjalankan pemerintahan dengan gaya birokrasi. Tidak ada perubahan. Saya kira saat ini adalah momen yang tepat untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman saya.

Sebelum ke pengalaman saya, saya ingin menjelaskan sedikit kerangka teoritis, lingkungan eksternal yang berubah.

Sekarang ini berbeda dengan dulu. Permintaan eksternal luar biasa berubahnya. Permintaan orang-orang di luar ini tinggi sekali—jauh lebih tinggi daripada kemampuan orang pemerintah daerah. Kita lihat bupati, walikota, gubernur kadang-kadang kelabakan melayani permintaan masyarakat. Masyarakat berbicara demikian hebat, demikian terbuka. Kita tak mampu lagi melayani mereka.

Saya jelaskan pengalaman saya, apa yang saya buat.

Permintaan public interest itu cenderung berubah dan sulit kita identifikasikan dan petakan—ini permintaan siapa, ini kelompok siapa, ini aliran siapa? Tidak seperti dulu, gampang. Sekarang sulit sekali.

Sektor publik itu membutuhkan pemerintahan yang efisien dan inovatif. Saya tak bilang kepercayaan (terhadap pemerintah) telah hilang, tetapi kadang-kadang akuntabilitas itu kurang. Pelayanan publik itu selalu dibandingkan dengan pengorbanan.

Karena itu, selama saya jadi gubernur, saya tak pernah mengatakan bahwa saya ini pejabat negara. Itu hanyalah simbol. Saya katakan bahwa saya adalah pejabat publik. Dengan terminologi ini saja, sudah mengubah seluruh paradigma kita. Saya pasar, saya ke mana-mana, saya adalah pejabat publik.

Dengan demikian, saya itu hanya sementara dipilih oleh publik, untuk duduk, nati saya kembali ke publik lagi. Jadi tertanam di kepala saya ini, I’m only temporary sitting here. In any time I will be on your side.

Kewirausahaan sektor publik itu punya aneka ragam, ada aturan-aturannya, bagaimana resources-nya. Tapi intinya, kewirausahaan sektor publik itu mesti inovatif, kreatif, membuat keputusan tentang investasi, dan dalam segala hal ada kepastian yang jelas. Orang tak mau kalau tak jelas atau ragu-ragu. Tidak bisa, ini bisa ini tidak, ini iya ini tidak. Meskipun salah, orang tetap akan menghargai kita.

Pejabat publik harus punya inovasi, baik dalam produk, proses, dan apa yang akan dia buat. Ini intinya. Ini harus menjadi bagian yang harus dimiliki oleh seorang di pejabat publik.

Mindset kewirausahaan ini penting. Saya ingin gambarkan di sini, bahwa seorang yang menjadi pemimpin publik, apakah bupati atau gubernur atau menteri, harus juga menjadi seorang public manager. Jadi dia punya klien, karyawan, dan lainnya yang harus dikelola dengan baik.

Ini implementasi kewirausahaan. Ini menunjukkan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang yang ada. Misalnya, sewaktu saya menjadi Gubernur Gorontalo, saya tidak hanya menghabiskan anggaran pemerintah daerah.

Dana anggaran Gorontalo yang saya pegang hanya Rp560 miliar. Tapi saya tahu apa yang mesti saya bikin, sehingga pertumbuhan ekonomi dari 4% naik menjadi 8%. Dan saya bisa membuat perubahan-perubahan, akibatnya uang dari pusat ke Gorontalo mencapai hampir Rp5 triliun. Jadi kita mesti tahu kita mau bikin apa dan peluangnya bagaimana.

Ketika saya di Gorontalo, saya fokus pada tiga program, yakni sumber daya manusia, pertanian jagung, serta perikanan dan kelautan. Produknya saya hitung berapa, tiap tahun naik berapa. Jagung, misalnya. Sekarang jagung 50.000 ton, naik 200.000 ton, naik lagi, maka saya harus bikin irigasi dan lainnya. Saya atur seperti sayamanage di korporat.

Ketika saya menjadi menteri, hal yang sama saya terapkan. Saya step in menjadi menteri, dua minggu kemudian saya kumpulkan eselon 1, eselon 2, duduk bersama. Saya bilang begini kepada mereka, “Eh saya dipercaya sebagai menteri oleh Presiden. Saya sudah mengikuti (informasi tentang) kementerian kalian sewaktu saya menjadi gubernur. Nggak benar apa yang kita bikin selama ini. Kita hanya menghabiskan duit rakyat triliunan rupiah tanpa ada hasil untuk kepentingan rakyat.” Ini yang saya mau ubah pertama kali.

Saya panggil beberapa orang yang berkepentingan dan konsultan dari luar untuk berdiskusi. Akhirnya saya ubah visi di kementerian saya. Visnya menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015. Kan heran orang. “Wah, gila Pak Fadel!”

Ini seperti saya bikin jagung dulu. Gorontalo menjadi produsen jagung satu juta ton. Jadi ada ukurannya. Seperti kita bikin di corporate, ada ukurannya, bagaimana kita bikin langkah-langkah. Jadi saya bikin seperti itu. Akibatnya, seluruhnya berubah di kementerian saya, dari atas sampai ke bawah berubah. Semua orientasinya pada produksi.

Hubungan saya dengan gubernur dan bupati pun berubah. Saya punya kontrak produksi dengan mereka. Sampai di rapat kabinet, pada heran orang-orang. Saya bilang, buat apa saya selama ini saya punya uang… Maaf, uang dari pemerintah pusat Rp1.200 triliun. Kita bangun untuk berbagai pemerintahan daerah, tapi tidak kelihatan ada hasil apa-apa. Karena apa? Karena kita bikin tanpa ada aturan, beda dengan di swasta.

Ketika itu, Pak SBY mengatakan, “Okelah, saudara mulai duluan.” Maka saya punya kontrak produksi dengan gubernur, kontrak produksi dengan bupati. Dan, kalau mereka tidak mencapai produksi ikannya, 100 ribu ton misalnya, saya tarik anggaran saya. Hal ini terjadi pada Sulsel.

Saya kontak dengan Gubernur Makassar. “Pak Fadel, ini saya sudah berapa hari ini mau telpon Anda. Produksi saya tidak naik,” kata. Dia malu sama saya. “Iya, saya mau kurangi Anda punya iaya produksi,” kata saya. Dia langsung bilang akan mengganti kepala dinas beserta staf-stafnya sebelum saya datang. Mereka akhirnya terpacu. Semua berorientasi pada produksi. Nah, swasta seperti begitu.

Apa yang saya katakan, bahwa entrepreneurial government itu ada. Bukan tidak ada. Clinton bikin itu dengan Al Gore. Jadi di kantornya Al Gore ada tim khusus. Mereka-mereka ini yang bikin. Ini kemudian dikenal dengan (istilah) reinventing government. Akibatnya ketika itu (pemerintahan) maju.

Saya ingin menjelaskan teori saya. Jadi, ketika saya sekolah di Universitas Gajah Mada, mengambil doktor saya di UGM, ketika saya membuat perubahan-perubahan di Gorontalo 3 tahun, saya pernah ribut dengan Mendagri. Sama seperti ketika saya menjadi menteri, saya pernah ribut dengan Ibu Sri Mulyani. Lalu di Bappenas ramai dengan saya karena saya ubah anggara total saya sekarang, 4 koma sekian triliun itu. Saya ubah total untuk fokus kepada rakyat kecil.

Saya bikin minapolitan, saya bikin usaha mina di desa. Semua yang hasilnya ke rakyat langsung. Saya tidak bikin program-program untuk kepentingan pemerintah. Yang terbanyak anggaran dalam pemerintah itu anggaran buat diri kita (pemerintah) sendiri. Kita bikin ini, itu, buat diri kita sendiri. Saya bilang ini saya tidak mau. Saya ubah semuanya.

Di rapat kabinet beberapa waktu yang lalu di Bogor, Presiden menyampaikan ada 6 program barunya. Semuanya itu program-program kerakyatan. Di sana ada Ketua Bappenas. Saya bilang, “Kalau bikin ini Pak Presiden, nggak mungkin sistem anggarannya seperti ini. Harus kita bongkar anggarannya mengikuti yang Bapak mau. Anggaran yang kita bikin sekarang di Bappenas ini terlalu konvensional.

Saya ingin mengatakan, bahwa kita harus bikin reformasi—reformasi birokrasi kita. Dan ini bisa jalan, besar sekali. Untuk itu, kita fokus di kemampuan manusianya, dan sistem yang kita betulkan—sumber daya manusia, sistem keuangan, dan teknologi informasi. Tanpa ini, tidak bisa.

Saya punya model, di UGM saya menemukan model saya, karena saya doktor di sana. Sekarang anak-anak di sekolah belajar yang namanya model FN. Ada tiga independent variable: faktor makro, pemerintahan pusat, faktor budaya organisasi dan faktor endowment daerah—DPRD, koran-koran daerah dan sebagainya.

Saya ingin mengatakan, ketiga faktor ini selalu mempegaruhi sebuah daerah. Baik itu pejabatnya gubernur, bupati, ataupun walikota. Tetapi ada variabel antara yang paling menentukan. Saya menyebutnya sebagai manajemen kewirausahaan.

Ketika saya sekolah di UGM, ini memerlukan waktu, barangkali sekitar 6 bulan untuk meyakinkan beberapa profesor. Salah satunya Prof. Mardias, yang sekarang menjadi kepala BPKP. Beliau mengatakan, “No, ini bukan hanya ada di swasta. Itu adalah sifat jiwa yang sama dengan teori-teori dalam new public management.”

Ketika saya lagi membicarakan ini, tiba-tiba keluar buku yang dibuat oleh Prof. Joseph Nye dari Harvard Kennedy School of Government. Itu adalah sekolah pemerintahan yang tertinggi, nomor 1 di dunia. Sementara UGM itu nomor 40.

Prof. Nye mengeluarkan bukunya dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli-ahli administrasi pemerintahan. Dia mengatakan bahwa mengelola pemerintahan tidak beda jauh dengan mengelola korporasi. Dia bilang sama. Wah, ramai sekali perdebatan tentang hal itu. Karena itu saya ambil di internet, lalu saya bawa ke mereka (para profesor di UGM).

Nye mengatakan bahwa mengelola perusahaan, misalnya Nokia atau Phillips, itu seperti membuat suatu produk lalu dijual kepada masyarakat. Saya mendapatkan deviden karena saya membuat produk ini. Yang paling inti bagi saya adalah deviden, keuntungan, atau profit.

Sekarang orang bertanya kepada Nye, kalau begitu kerja di pemerintahan—bekerja menjadi gubernur, sebagai menteri, apa deviden Anda? Dia mengatakan dalam bukunya, devidennya adalah kepuasan rakyat, kepuasan masyarakat kepada Anda. Ini aneh, tapi betul. Ini bukan saya yang bilang, tetapi guru besar di Harvard Kennedy School of Government.

Kalau begitu, saya tertolong dengan teori itu. Saya katakan, kalau begitu variabel antara adalah kapasitas manajemen kewirausahaan. Ini adalah yang paling menentukan seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri bisa berhasil. Ini menurut saya. Ini model saya. Kalau dia tak punya kemampuan ini, dia tak akan berhasil—menurut saya. Maka kinerja pemerintah daerah itu sangat tergantung kepada 4 variabel, yakni faktor lingkungan makro, budaya organisasi, endowment daerah, kapasitas manajemen kewirausahaan.

Dua variabel yang paling menentukan adalah faktor budaya organisasi dan kapasitas manajemen kewirausahaan. Ketika saya memimpin Bukaka Group, saya bikin apa yang mesti dibuat. Ketika dengan Slumberger bikin joint venture—itu besar—kita bikin apa saja yang mesti dibikin, budaya organisasi kita apa. Ketika saya bikin joint venture dengan Sembawa—kita bikin pabrik besar—ribuan orang saya pecat. Kita bikin budaya organisasi bagaimana, kultur yang ada apa. Di birokrasi tidak ada.

Saya punya karyawan di Gorontalo, 5.000 orang. Sekarang saya punya karyawan di sini, di Kementerian Kelautan dan Perikanan hampir 10.000 orang. Bisa dibayangkan itu, dirjen-dirjen saya, direktur, balai-balai saya begitu banyak, 160 balai saya bikin. Belum lagi pemerintar daerah. Coba dibayangkan. Tak ada yang namanya budaya birokrasi (di sana). Mereka hanya masuk, bekerja. Jadi tidak ada budaya (birokrasi). Memang begitu teorinya.

Setelah saya bikin penelitian, budaya organisasi itu 20 persen menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau pemerintah daerah. Kapasitas manajemen kewirausahaan punya peranan hampir 50 persen, yakni 45,8 persen. Keduanya saja kita atur dengan baik, punya kinerja maka endowment daerah, masyarakat tidak akan apa-apa kalau kita bekerja dengan baik.

Ini adalah sasaran reformasi birokrasi, meliputi kelembagaan, bidaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi organisasi birokrasi, dan sumber daya manusia.

(Tentang) kelembagaan, saya ingin katakan ternyata di pemerintahan juga ada. Saya di Gorontalo, saya bikin, saya adalah CEO-nya, I’m the governor, I’m the chief executive officer. Saya punya COO (chief operating officer). Di birokrasi kita kan ada bagian keuangan, saya jadikan dia badan, di eselon 2, sebagai chief financial officer. Ketika itu, belum ada Undang-undang 17. Orang ribut sama saya. Ini Pak Fadel nih, ubah-ubah sendiri.

Sesudah itu, Undang-undang keluar mengikuti persis seperti yang saya mau. Begitu juga perubaha-perubahan PP (Peraturan Pemerintah) No. 41 itu, persis dengan yang kita bikin di Gorontalo. Jadi bahwa tidak boleh sama antara mengelola Jakarta dengan Gorontalo. Papua disamakan dengan Jawa Timur. Itu kan non sense. Papua kecil. Manajemennya disamakan dengan Jawa Timur. Saya bilang tidak bisa. Akhirnya saya dipanggil ke Jakarta. Saya jelaskan semuanya, saya bikin sendiri. Yang penting DPRD saya disetujui. Heboh-hebohlah itu.

Dulu di daerah itu tak pernah ada yang namanya insentif. Di swasta namanya bonus. Di pemerintah daerah tidak ada bonus. Mereka kerja ya begitu saja, gaji 2 juta. Kalau rajin, mau dapat tambahan, ya pura-pura tanda tangan surat orang. Benar itu, saya ngomong sebenarnya. Makanya saya ubah. Saya bikin ini, budaya kerjanya adalah innovation, team work, trustwhortiness, prosperity, dan speed—bekerja cepat, karena birokrasi lambat.

Makin lambat dia tahan surat, makin menumpuk di meja dia, dianggap makin hebat kerjanya. Itu kebiasaan mereka. itu saya tegur mereka. Saya tambah speed. Kelima nilai budaya kerja ini saya sebut sebagai corporate culture. Teori ini ada dalam new public management. Jagoan-jagoannya di dunia sudah bicara mengenai hal itu banyak.

Saya ingin tunjukkan, di birokrasi—sekarang ini saya mengalami di kementerian saya. Ini begini. Di Gorontalo, dapat dibayangkan, untuk mengambil suatu keputusan, (ini) suratnya naik terus sampai ke sekda (sekretaris daerah), wagub (wakil gubernur), ke gubernur, turun lagi, lalu naik terus. Bayangkan, 14 meja harus kita lewati baru diproses.

Supaya prosesnya lebih cepat, seringkali perusahaan yang mengajukan surat atau proposal memberikan uang sebagai sogokan. Saya bilang, setan kalian semua. Tidak ada yang seperti itu.

Saya buat seperti ini saya. Sebagai gubernur, saya tidak pernah tanda tangan apa-apa. Tinggal surat dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas yang ada, masuk ke bagian keuangan, lalu kelar. Jadi saya tidak pernah tanda tangan apa-apa. Proses keuangan jalan seperti itu. Kesal mereka sama saya.

Tetapi saya bikin, sehingga mereka tidak lagi kesal sama saya. Kalau kerja di pemerintahan itu, kita punya yang namanya honor-honor. Banyak honor-honor yang saya terima. Honor ini, honor itu. Gaji saya cuma Rp8,6 juta dulu. Tetapi honor saya bisa mencapai Rp200 juta per bulan. Ini yang sebenarnya. Cek semua bupati dan gubernur, seperti begitu mereka. Jadi bohong kalau kita gajinya kecil. Non sense. Honornya besar.

Karena itu saya rombak apa yang ada di Gorontalo. Saya kumpulkan semua honor-honor, dapat uang Rp6 miliar lebih per tahun. Uang ini saya bikin insentif. Siapa yang bekerja rajin di dinasnya, dapat yang namanya bonus. Jadi orang-orang senang sama saya.

Nah, dulu kan hanya jalur basah. Gubernur dapat bantuan dari pemerintah pusat, Menteri Kelautan dan Perikanan bikin proyek di Gorontalo. Katakan proyek pengembangan rumput laut. Anggaran diberikan Rp1 miliar.

Gubernur punya tugas pertama kali apa? Kepala dinasnya bikin surat ke gubernur, untuk membuat panitia atau tim untuk itu. Maka berapa honornya? Kepala proyeknya dapat honor katakanlah Rp2 juta. Kepala dinas naik, Rp 3 juta. Naik ke sekda, Rp5 juta. Wagub dapat Rp10 juta, Gubernur Rp15 juta. Itu sudah birokrasi. Ke bawah, dapat lagi. Itu di samping gaji yang ada. Itu kan non sense. Nggak perlu, saya bilang. Saya hapus semuanya. Uang itu dikumpulkan.

Sekarang ini pun, di kementerian saya, ada seperti ini. Sekarang ini sedang saya inventarisir semuanya. Saya kumpulkan uang itu, saya bikin tunjangan kinerja di Gorontalo. Ribut, Menpan menegur saya, Mendagri memanggil saya. Apalagi yang kita bikin? Kok ada orang, gajinya cuma Rp3,5 juta di Gorontalo, dia bisa dapat sampai Rp9 juta? Maka ada beberapa orang yang saya pindahkan dari Sulsel, dari Jakarta, mereka senang. Hal itu jelas bikin ribut. Akhirnya, lama-lama, sekarang semua daerah boleh bikin begitu. Namanya tunjangan kinerja.

Untuk reformasi teknologi informasi, kita bikin mobile government (pemanfaatkan teknologi komunikasi untuk koordinasi dan pengendalian); e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa; serta e-goverment dan networking. Kita bikin mobile goverment, dan tanpa ini tidak bisa.

Untuk e-procurement, contoh kasus di pemerintah daerah, di 5 pemerintahan daerah. Contohnya di Gorontalo, pembelian produk komputer, karena makin banyak ketemu orang, kemungkinan korupsi semakin besar.

Ini juga yang kita bikin—deregulasi, dengan membuat perda, pergub, surat edaran sekda tentang pengelolaan keuangan daerah.

Deregulasi kita bikin karena semua orang tidak tahu, mana yang oke, mana yang no, yang ragu-ragu besar. Itu di pemerintahan. Jadi yang ragu-ragu ada di daerah abu-abu. Korupsi terjadi di sini. Karena grey area itu, KPK masuk. Seharusnya tidak boleh. Grey area itu harusnya kecil. Karena itu, grey area dipersempit (pada 2007), dan hanya gubernur yang mengambil kebijakan.

Hasil yang diraih, ini yang kita bikin bagaimana orang miskin paling cepat di Indonesia turun di Gorontalo. Ketika itu, nilai tukar petani pun demikian bagus—makin hari makin tinggi.

Saya bikin pemetaan daerah. Ini baru sekarang saya usul ke Presiden. Jadi ketika kita ingin mengubah secara utuh cara kita bekerja. Tujuan kita agar orang miskin cepat kita selesaikan. Sekarang kita bangga mengatakan Indonesia berpendapatan 3.000 dolar per kapita. Betul. Ribut di media massa. Siapa yang dapat 3.000 dolar? Rakyat masih miskin di mana-mana. Dia kritik, kritik, kritik. Akhirnya kita, pemerintah merasa, boikot saja itu pers. Boikot, diributin lagi sama persnya.

Karena sebenarnya adalah, kita tidak merasakan persoalan orang miskin yang di bawah. Maka Presiden membuat enam inisiatif ini sekarang. Ini benar-benar mau menyerang. Ini Pak SBY yang bikin sendiri, setelah melihat kritikan yang ada.

Untuk bikin ini (pemetaan daerah), nilainya Rp5 miliar. Pemerintah tidak punya duit. Saya suruh UNDP yang membayari. UNDP punya model untuk mengukur semua daerah/ wilayah itu maju dari HDI (Human Development Index).

Saya ketika itu mewakili Pak Gubernur DKI pertemuan di Lisboa, di Spanyol. Kita membicarakan soal local government. Mereka ungkapkan teori itu. Saya bilang, saya datang ke chairman-nya. Dia bilang, “Ah, excellence theory. I really like it very much.

Saya bilang saya pernah baca bukunya. Dia bilang, bikin dong di Indonesia. Saya bilang saya bisa membuatnya di Indonesia. Dia tanya, di mana? Saya bilang, “My territory, in Gorontalo.” Langsung dia bikin surat, dan kita bikinlah di Gorontalo. Jadi kita petakan di mana daerah miskin, ada berapa orang miskin—sampai-sampai saya punya buku tentang siapa orang miskin dan dimana orang miskin. Maka akibatnya pertumbuhan ekonominya bagus, kita tahu pengukuran orang miskin yang ada.

Dulu di Gorontalo itu, opini keuangan adalah disclaimer di Gorontalo. Sama seperti ketika saya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan—keuangan di kementerian saya itu disclaimer. Saya bilang sama mereka—saya kumpulkan semua Irjen dan Sekjen—saya bilang, “Hei, saya malu kerja menggunakan uang rakyat yang begitu besar di sini, Rp3 sekian triliun, terus nggak karu-karuan laporan dari BPK. Saya nggak mau kerja seperti ini. Saya minta agar supaya kita rombak.”

“Iya, Pak Menteri. Kita bikin bertahap,” katanya.

“Bertahap apa? Nggak ada begitu-begitu sama saya,” kata saya.

“Susah, Pak.”

“Apanya yang susah?” saya bilang. “Nggak ada susahnya. Kalian saja malas bekerja.” Saya bilang begitu. Saya panggil Irjennya. “Dan kalau mau malas, nggak mau kerja, saya beri waktu 3 hari, bikin surat pengunduran diri,” terus terang saya bilang.

Datang ke saya, empat orang ragu-ragu. “Silakan pindah, saya ambil orang lain.” Saya ambil orang BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk. Nggak sampai setahun, kita dari disclaimer, saya terima dari Pak Freddy Number, laporan keuangan yang kemarin saya bilang wajar, dengan pengecualian karena aset-aset belum beres. Tahun ini, saya bilang laporan yang kemarin, tahun 2010, sudah wajar tanpa pengecualian. Tuh kan, kita saja yang nggak mau, supaya gampang, buang uang. Nggak mau saya.

Di Gorontalo sama-sama, begitu. Saya bikin, saya mulai Gubernur pada 2001. Pada 2003, laporan keuangan saya sudah wajar tanpa pengecualian. Pada 2004, 2005 juga begitu. Kemudian hari ini, ada masalah DPR. Maka saya nggak mau menyelesaikan masalah mereka. Mereka bikin macam-macam—saya bilang, nggak mau saya. “Kalian punya masalah, selesaikan sendiri.” Karena saya ingin memberikan pendidikan kepada mereka, bahwa “you are part of the goverment. Kalau kalian ada masalah, kalian tanggung jawab.

Karena itu, sempat ribut di Gorontalo. “Berarti kita nanti tidak pilih kamu,” kata mereka.

“Boleh, nggak pilih saya,” saya bilang. “Saya tidak jadi gubernur lagi tidak apa-apa.” Itu menjelang pemilihan gubernur di sana. “Nggak apa-apa. Nggak usah pilih saya. Saya nggak jadi gubernur lagi, nggak apa-apa. Tetapi rakyatnya meminta. Akhirnya, kan saya ketua partai juga. Saya ketua Partai Golkar di daerah. Bilang apa kalian?”

Bahkan dulu, saya usul, silakan siapa yang mau maju. Saya bilang, “Saya tinggalkan Gorontalo nanti.” Hampir sekitar 2 bulan saya tinggalkan Gorontalo. “Silakan kalian cari orang lain.” Saya pulang, saya istirahat di Jakarta. Akhirnya tiba pemilihan.

Saya cuma dua kali kampanye. Yang pilih saya ada sebanyak 82,3 persen. Hampir semua rakyat Gorontalo memilih saya. Award saya dapat pernah dapat dari BPK, pada tahun 2006. Saya dapat penghargaan yang tertinggi dari BPK.

Yang saya ingin katakan pada akhirnya, adalah bahwa pemerintahan itu bisa. Kita mesti mengatakan, “We run goverment as a public sector.” Kalau kita mengatakan public sector, maka dia tidak beda jauh dengan menjalankan corporate. Tidak semata-mata birokrasi saja. Maka di pemerintahan saya sekarang juga, saya pun ubah semuanya. Jadi, terus kita berusaha agar ada spirit entrepreneur masuk ke dalam pemerintahan. Itu intinya. Spirit entrepreneur ini ada dimana-mana. Intinya adalah, kita mesti berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak, ya nggak usah.

Saya pun sekarang mau menjadi menteri, capek-capek menjadi menteri hanya untuk—tujuan saya adalah saya ingin memberikan pelayanan kepada rakyat. Saya ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Jadi harus mindset kita ke sana arahnya. Sama halnya seperti kita bekerja di corporate. Dia bekerja keras, berbuat sesuatu, nanti dia mendapatkan profit, deviden. Deviden saya di sini adalah kepuasan rakyat.

Foto: www.pelitaonline.com

 

Tuesday, 20 December 2011 15:02 | Written by Restituta Arjanti

Fadel Muhammad Bicara tentang Entrepreneurial Public Service

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id

Dialog Kepemimpinan Dengan Walikota Jogjakarta Herry Zudianto

Source : http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1495:dialog-kepemimpinan-dengan-walikota-jogjakarta-herry-zudianto&catid=39%:betti-content&Itemid=30

 

Dialog Kepemimpinan dengan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, dilakukan pada Jumat, 4 Februari 2011, pukul 19:00–21:00 di milis Senyum-ITB@yahoogro ups.com.

Profil Herry Zudianto
Herry Zudianto, SE.Akt, MM lahir pada tanggal 31 Maret 1955 di Yogyakarta. Dia adalah salah satu putra daerah terbaik yang dimiliki Kota Yogyakarta saat ini. Masa kecil dan pendidikan dasar hingga meraih gelar Magister ditempuh Herry dengan suka cita di kota kelahirannya.

Selepas menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (1973), Herry melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Sipil UGM. Namun, masih di universitas yang sama, ia kemudian pindah jurusan ke Fakultas Ekonomi hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1981. Pada 1997, Herry meraih gelar Magister Manajemen dari UII.

Mungkin karena latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dalam bidang organisasi, suami dari Hj. Dyah Suminar, SE ini seringkali dipercaya sebagai bendahara—mulai dari lingkup RW hingga provinsi. Tak hanya itu, Herry juga menduduki berbagai jabatan penting lainnya di beberapa organisasi dan kegiatan sosial.

Dalam meniti karir dan usaha, ayah dari Alfita Ratna Hapsari, S.KG, Arief Nur Wibawanta dan Annisa Rahma Herdyana ini pernah berkiprah sebagai internal auditor, pengusaha swasta, hingga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, serta menjadi narasumber berbagai seminar dan lokakarya.

Menyebut Kota Yogyakarta saat ini tidak dapat lepas dari nama H. Herry Zudianto. Walikota Yogyakarta ini lebih suka menyebut dirinya sebagai Kepala Pelayan Masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam kurun jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta periode 2001—2006 tidak kurang dari 522 penghargaan dan kejuaraan telah diperoleh Kota Yogyakarta, baik tingkat nasional maupun propinsi.

Untuk tingkat nasional, Yogyakarta telah mendapatkan 139 penghargaan. Di antaranya Penghargaan Widya Krama untuk keberhasilan menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun (Bidang Pendidikan) Tingkat Nasional, Penyelenggaraan Sanitasi (Bidang Pemukiman) Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Adipura Bangun Praja (Bidang Lingkungan) Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Kota Bersih (Bidang Lingkungan) Terbaik Tingkat Nasional, Otonomi Award (Bidang Pemerintahan) Grand Category Region in Leading Profile on Political Performance, serta Special Category Region in a Leading Innovative Breakthrough on Public Accountability.

Belum lama ini, Kota Yogyakarta meraih kembali Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar (Bidang Lingkungan) terbaik tingkat Nasional. Herry Zudianto terpilih kedua kalinya sebagai Walikota Yogyakarta melalui Pilkada Langsung untuk periode jabatan 2006—2011. (Sumber: www.jogjakota.go.id)

 

Catatan dari Betti Alisjahbana:

Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Herry Zudianto memenangkan Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2010 karena tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukannya untuk melawan korupsi.

Beliau memiliki visi Iptek yang sangat kuat. Semasa saya masih menjabat sebagai CEO IBM Indonesia, IBM pernah mendukung beliau mewujudkan Taman Pintar yang menampilkan sains dan teknologi dengan cara yang menyenangkan. Pada 20 Desember 2010, pengunjung yang kesejuta sudah hadir di Taman Pintar. Tempat ini pun menjadi tempat wisata sambil belajar yang sangat populer.

Herry Zudianto juga mengembangkan e-government, yang meliputi berbagai layanan publik, termasuk mekanisme komplain elektronik yang dikenal sebagai UPIK (Unit Pelayanan Informasi Keluhan). Beliau sangat aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Antara lain melalui radio, Facebook, dan akun Twitter @herry_zudianto.

 

Berikut adalah “Dialog Kepemimpinan dengan Herry Zudianto” di mailing-list Senyum-ITB.

 

Betti Alisjahbana, AR-79:

Selamat datang di Senyum-ITB, Pak Herry Zudianto. Terima kasih telah berkenan bertamu di milis Senyum-ITB, milisnya alumni ITB.

 

Banyak kemajuan telah terjadi sejak Bapak Memimpin Yogyakarta sebagai walikota. Tentunya tidak mudah memimpin transformasi di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Bisa diceritakan tentang tahapan-tahapan transformasi yang dilakukan di Yogyakarta, juga tantangan yang dihadapi di masing-masing tahapan tersebut? Lalu, milestones apa yang telah berhasil di capai sejauh ini?

 

Terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Salam hangat penuh semangat.

 

Herry Zudianto:

Satu kehormatan bagi saya bisa bincang2 di milis Senyum-ITB. Saya mulai menjadi kepala pelayan masyarakat Yogyakarta pada September 2001. Saya adalah walikota dari masyarakat sipil kembali setelah kurang lebih 32 tahun Walikota Yogyakarta selalu dipegang oleh pejabat militer.

 

Transformasi yang paling berat dari suatu organisasi adalah meyakinkan dan menyatukan visi saya kepada jajaran organisasi birokrasi. Untuk menyatukan visi birokrasi, saya melakukan dialog yang panjang—bukan dengan cara langsung memerintahkan atau memobilisasi pemikiran. Dan, untuk meyakinkan bahwa visi yang saya sampaikan akan saya jalankan dengan sungguh-sungguh, yang saya lakukan adalah memberikan contoh dalam kebijakan-kebijakan, dan saya lakukan secara konsisten.

 

Tentunya setiap organisasi yang diarahkan untuk perubahan pasti ada tantangan-tantangan, terutama mereka yang merasa sudah dalam comfort zone dalam nilai-nilai organisasi yang sudah berlaku sebelumnya atau selama ini. Salah satu contoh, misalkan saya ingin menyampaikan visi bahwa saya tidak mau menerima bentuk loyalitas dari jajaran pemerintah kota yogyakarta dalam bentuk materi, maka saya menolak sejak awal parcel-parcel Lebaran dari instansi-instansi. Bahkan, saya balik paradigma itu dengan memberikan parcel-parcel kepada instansi-instansi selama Lebaran.

 

Saya pun melakukan rekayasa organisasi di mana Pemerintah Kota membuka komunikasi seluas mungkin secara interaktif dengan masyarakat luas dengan membentuk UPIK (Unit Pelayanan Informasi Keluhan). Melalui UPIK, melalui telpon dan SMS, masyarakat dapat memberi masukan mengkritisi, melaporkan hal apapun tentang jalannya Pemerintahan Kota Yogyakarta. Semua informasi yang ada di UPIK bisa langsung saya akses, dan saya minta semua instansi harus merespon balik. Karena tujuan saya adalah untuk desakralisasi birokrasi di mana semua kebijakan pemerintah dapat dan harus bisa diketahui masyarakat.

 

Sebaliknya, pemerintah juga harus tahu bahwa Pemerintah Kota (khususnya saya) mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat—termasuk jika ada praktik-praktik negatif dari oknum-oknum jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

 

Yang jelas, pendekatan saya kepada jajaran birokrasi adalah pendekatan secara multidimensi karena saya sadar yang saya hadapi adalah manusia, di mana kepekaan untuk melakukan perubahan tidak bisa disentuh hanya dengan satu dimensi—dari mulai dimensi kepeloporan saya, kemudian nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebangsaan sampai pendekatan sistem dan prosedur untuk perbaikan-perbaikan kinerja, transparansi dan akuntabilitas.

 

Ada 2 prinsip yang saya pegang, yaitu saya berusaha untuk tidak “sombong”. Saya lebih mengutamakan dialog-dialog dari pada langsung memaksakan suatu pemikiran. Dan yang kedua adalah, tidak takut untuk mengambil keputusan jika suatu keputusan sudah saya dialogkan.
Dalam melakukan perubahan, saya tidak melakukan dengan cara revolusioner tetapi dengan evolusi, di mana perubahan nilai-nilai organisasi serta perubahan sistem dan prosedur saya lakukan secara bertahap sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seolah-olah tanpa terasa perubahan telah terjadi. Dengan perubahan secara bertahap itu, sesuatu menjadi tidak menakutkan. Karena manusiawi sekali bahwa banyak manusia mempunyai sifat takut menghadapi perubahan atau tidak siap menghadapi perubahan.

 

Kepuasan batin saya selama saya menjadi kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta saya peroleh paling tinggi jika tampil di acara Walikota Menyapa (dialog interaktif di empat radio di Yogya dengan masyarakat secara langsung). Ada masyarakat awam yang menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus karena masukannya atau laporannya sudah saya tindak lanjuti.

 

Adi Irianto, Elektro:

Dari diskusi dengan Bpk. Walikota Solo, beliau mengatakan agar tidak tersandera dengan kepentingan Partai Politik dalam hal melakukan hal yang pro-rakyat yang kadang kala bertentangan dengan garis partai pendukung. Namun, melihat kasus Walikota Surabaya yang bertentangan dengan partai pendukungnya, bagaimana dengan pengalaman Bapak di Yogyakarta—khususnya apabila harus berseberangan dengan partai? Apakah menurut Bapak ada fenomena di mana kepentingan partai berbeda dengan kepentingan rakyat? Terima kasih dan salam hormat.

 

Ilham Akar, PL04:

Anda mungkin sering mengunjungi kota-kota lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung. Jika Bapak menjadi Gubernur DKI atau Walikota Bandung, apa yang Bapak putuskan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pertama kali dan akan lebih fokus ke mana?

 

Kota Jogja adalah kota pendidikan dengan jumlah universitas lebih dari 70 dan mungkin kota terbanyak di dunia yang punya perguruan tinggi (CMIIW, correct me if I’m wrong). Tentunya punya efek positif dan negatif dengan banyaknya mahasiswa yang datang ke Jogja. Bagaimana mengatasi eksternalitas negatif dengan banyaknya pendatang? Bagaimana dengan sebutan—maaf—kota maksiat, karena banyaknya mahasiswi yang sudah tidak perawan (http://yudhim.blogspot.com/2008/02/9705-mahasiswi-yogya-tak-perawan.html) atau lokalisasi di tengah kota? (Dulu saya punya beberapa teman mahasiswa di Jogja, dan mereka relatif membenarkan berita semacam ini dan memang benar-benar sebuah fakta.)

 

Setelah nanti lengser, karena sudah 2 kali menjabat, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Berminat terjun ke dunia perpolitikan nasionalkah? Matur suwun Pak, salut karo program sego segawe-ne!

 

Herry Zudianto:

Pertanyaan 1: Maaf saya tidak bisa memberi komentar karena jawaban itu tentunya memerlukan informasi yang sangat jauh lebih harus saya kuasai lagi dibandingkan dengan informasi yang saya punyai saat ini atas kota Jakarta dan Bandung. Saya tidak ingin jadi orang yang “rumongso biso nanging ora biso rumongso”.
Pertanyaan 2: Dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Jogja, saya dan Pemerintah Kota mempunyai komunikasi yang cukup intens dengan organisasi-organisai kemahasiswaan dari daerah bahkan Pemkot punya program anggaran khusus untuk men-support kegiatan-kegiatan mereka.

 

Dalam komunikasi itu, saya sampaikan visi saya bahwa yang disebut orang Jogja adalah siapapun dia, dari suku mana pun, agama apa pun, adalah orang Jogja jika mereka mencintai Jogja dan berkarya nyata untuk Jogja. Intinya mereka harus merasa selama tinggal di Jogja atau kuliah di Jogja menjadi orang Jogja.

 

Sebutan “kota maksiat” belum pernah saya dengar, karena sesungguhnya sebutan itu menjadi tendensius untuk Kota Yogyakarta, termasuk masalah isu keperawanan yang menurut saya sangat tidak relevan jika nilai-nilai permisif dalam pergaulan seolah-olah hanya terjadi di Yogyakarta.
Pertanyaan 3: Setelah lengser, saya akan menjadi ketua RW di kampung saya karena sebelum menjadi walikota, jabatan terakhir saya adalah bendahara RW. Hehehehe.

 

Mufti, MA 79:

Mas Herry Z, saya bangga pada Pemda Jogja, di mana catatan tentang Indeks Pembangunan Manusia terakhir menduduki peringkat ke-4 dari 33 provinsi di Indonesia. Apa kiat Bapak mengembangkan Kota Jogja? Apakah ingin dipertahankan sebagai ikon kota pelajar ataukah ke arah kota budaya?

 

Herry Zudianto:

Terimakasih atas apresiasinya. Arah ke depan Kota Yogyakarta bagi saya biasa saya sebut dengan menjadi kota yang nyaman untuk dihuni dengan nilai-nilai sebagai kota pendidikan, budaya, perjuangan, dan pariwisata bisa berjalan dalam keharmonian. Kota yang nyaman dihuni meliputi:

  1. aspek fisik
  2. aspek sosial
  3. aspek ekonomi
  4. aspek budaya dan agama.

Dan, menurut hasil survey Ikatan Ahli Perencana Indonesia tahun 2010, Kota Yogyakarta menempati ranking 1 dari 12 kota besar yang disurvey tentang persepsi masyarakat terhadap kotanya.

 

Ari Suhendro, MS76:
Status Yogya (kota atau gubernur) yang tampaknya tidak apa-apa, akhir-akhir ini dipersoalkan. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

Menurut saya apa yang dipersoalkan sesungguhnya menunjukkan minimnya dialog dan komunikasi politik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Yogyakarta dengan berpijak pada konsepsi kebhinekaan dan sejarah perjalanan NKRI.

 

Wicaksono Sarosa, AR/78 (juga warga Padmanaba):

Saya melihat masih banyak potensi Kota Jogja untuk pengembangan wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Malioboro, misalnya, sudah terasa sangat sumpek karena hanya mengandalkan ruas jalan, tidak dikembangkan secara kawasan sebagaimana yang pernah direncanakan (lupa oleh siapa, tapi saya pernah lihat maket besarnya dipamerkan di Benteng Vredeburg). Sayang, kan?

Banyak potensi lain yang sebenarnya masih perlu dikembangkan sehingga orang yang sering datang ke Jogja tidak bosan-bosannya berkunjung ke kota ini. Ada kesan masyarakat Jogja merasa sudah puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga kelihatannya kurang upaya untuk lebih berkembang secara all-out. Bagaimana rencana Pak Herry sebagai walikota utk mengubah sikap mental tersebut sehingga potensi wisata kota Jogja bisa dimaksimalkan dan terus bertambah/ berubah?

 

Herry Zudianto:

1. Konsepsi revitalisasi Malioboro saat ini masih terus dikembangkan dengan bantuan Bappenas karena persoalannya sangat komprehensif yang meliputi rekayasa fisik, rekayasa ekonomi, rekayasa sosial, status hukum pertanahan. Mudah-mudahan tahun 2011 ini, grand desain 4 hal itu sudah dapat dirumuskan untuk dimulainya revitalisasi Malioboro kedepan.

 

2. Saya kira tidak benar bahwa masyarakat Jogja sudah puas dengan apa yang dicapai saat ini. Ini saya ketahui dari hasil dialog saya dengan masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang dinamis dan sangat open mind untuk menangkap tantangan dan peluang yang terjadi. Saya tidak punya rencana untuk mengubah sikap mental, tetapi menggerakkan daya sosial masyarakat Yogyakarta dengan lebih komprehensif dengan semangat “Segoro Amarto”, yaitu Semangat Gotong-Royong Agawe Majuning Ngayogyakarto dengan 4 pilar: kemandirian, disiplin, kepedulian, gotong royong. Implementasi Segoro Amarto kita uji coba di 3 kampung di Kota Yogyakarta, dan dalam perjalanannya mampu melakukan percepatan dalam hal peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Wicaksono Sarosa:

Matur nuwun Pak Herry, senang mendengar jawaban Bapak khususnya mendengar rencana pengembangan Malioboro (dan tentunya bagian lain Jogja) yang mempertimbangkan berbagai hal serta tentang masyarakat Jogja yang dinamis dan optimistik walau dari luar kelihatan adem ayem.
Salut!

 

Henry Ako Tampubolon:

Saya tergerak menanyakan beberapa hal karena dulu saya pernah tinggal di Yogya beberapa tahun di sekitar jalan Magelang.

 

a. Apa visi dan misi selama kepemimpinan Bapak?

b. Dari email yang dikirim Yogya menurut bapak adalah kota pendidikan, pariwisata, perjuangan. Bagaimana masterplan pembangunan industri-industri di sekitar Yogyakarta? Pertanyaan ini saya ajukan karena begitu banyak sarjana yang dihasilkan di Yogyakarta—dari Agro, Teknik, Peternakan dsb.

c. Mengenai transportasi massal di tahun 1995 sudah saya dengar. Saya belum pernah ke Yogya lagi hingga sekarang, jadi tidak tahu apakah ini sudah terlaksana. Saya pengin tahu, masterplan untuk hal ini ke depan?

d. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak mengalokasi APBD dan mengoperasikannya demi kesejahteraan rakyat Yogya? Kekurangan anggaran adalah alasan klasik yang sering kita dengar. Bagaimana Bapak mengoptimalkan anggaran yang ada? Berapa persen dialokasikan untuk pendidikan?

e. Ke depan, apakah Yogya juga akan diarahkan sebagai kota industri?

 

Herry Zudianto:

a. Visi besar saya adalah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dengan membangun pemerintahan yang baik dan bersih agar terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah Kota Yogyakarta. Karena saya percaya pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila pemerintah mampu men-drive daya sosial masyarakat.
b. Untuk Kota Yogyakarta, tumpuan ekonominya adalah kota jasa dan perdagangan dengan lokomotifnya adalah pariwisata yang berbasis budaya, pendidikan. Tentunya pengembangan bidang agro, industri dsb dapat dikembangkan di 4 kabupaten di Propinsi DIY. Dan, secara lebih luas lagi tentunya hasil pendidikan untuk bidang-bidang itu dapat dimanfaatkan untuk Indonesia.
c. Kota Yogyakarta punya program pembangunan transportasi massal, yaitu Trans Jogja yang bekerjasama dengan Pemprov DIY yang tahun ini sudah mulai dikoneksikan dengan Stasiun Tugu, bandara, dan terminal bis, dan terus dikembangkan jejaring jalurnya setiap tahun.
d. Alokasi anggaran adalah kebijakan politik, sehingga jika suatu sektor pembangunan tidak dilakukan maka jawaban yang benar adalah karena memang tidak dianggarkan—bukan karena tidak ada anggaran. Untuk anggaran pendidikan Kota Yogyakarta, sudah lebih dari 30% yang dialokasikan—termasuk jaminan pendidikan di mana untuk penduduk miskin dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan, baik yang sekolah di negeri atau swasta hingga SMA atau SMK. Untuk kriteria penduduk miskin, kami membuat kriteria tersendiri yang kriteria kemiskinannya lebih tinggi dari kriteria yang ditentukan BPS (karena definisi kemiskinan itu bersifat relatif antara kelompok yang berpenghasilan rendah dengan rata-rata pendapatan masyarakat, jadi orang miskin di Yogyakarta belum tentu termasuk orang miskin di daerah lain). Kami punya database by name, by address, yang selalu di-update tingkat pendapatan dan standard biaya hidup setiap tahun.
e. Kota Yogyakarta diarahkan untuk kota yang nyaman dihuni karena sesungguhnya fungsi kota adalah tempat manusia hidup yang harus memiliki standard kelayakan dari 4 aspek, yakni fisik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Jangan terjebak pada format daya dukung ekonomi semata.

 

Rulan, EL-99:

1. Kalau boleh tahu, latar belakang Bapak sebelum jadi walikota berprofesi sebagai apa?
2. Pengalaman apa di masa lalu yang membuat Bapak mencapai kualitas seperti sekarang?
3. Kenapa Bapak mencalonkan menjadi walikota waktu itu? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

1. Saya berpendidikan fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan berkarier sejak awal sebagai wiraswasta yang bergerak dalam usaha pertokoan (tidak ada usaha yang berhubungan dengan pemerintah). Latar belakang keluarga saya adalah pengusaha batik.
2. Kesan pesan, petuah-petuah, dan gemblengan serta doa dari ibu saya dan eyang saya.
3. Wah, kalau guyonannya, saya ini mengalami kecelakaan sejarah karena saya tidak bermimpi menjadi walikota karena selama hampir lebih dari 32 tahun, Walikota Jogja selalu dipegang pejabat militer. Kalau seriusnya, saya lahir dan dibesarkan di Kota Yogyakarta dan saya punya obsesi-obsesi untuk Kota Yogyakarta, di mana obsesi-obsesi itu setahap demi setahap saya jadikan kebijakan selama saya menjadi kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta.
Arif Rahmat, TA99:

Saya ingin tanya, ukuran keberhasilan kerja Bapak yang Bapak jadikan acuan itu seperti apa ya? Dalam pemerintahan kota, mungkin yang menjadi prioritas dari program bapak—misalnya jumlah angka pengangguran, angka kemiskinan, pendapatan daerah, atau hal lainnya.

 

Untuk mengukur kinerja bapak dan jajarannya per periode, biasanya apa yang Bapak lakukan (semacam evaluasi internal)? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

Sekali lagi saya tidak mau mengklaim keberhasilan saya. Sebaiknya pertanyaan itu yang menjawab adalah masyarakat atau pemerintah pusat atau lembaga-lembaga lain yang memonitoring kemajuan suatu daerah.

 

Mungkin sedikit referensi bahwa Kota Yogyakarta menerima penghargaan tingkat nasional lebih dari 50 penghargaan baik yg diberikan oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga independen dari penghargaan kota sehat sampai penanganan pemukiman kumuh, dari IPK yang 5 besar sampai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.
Kita selalu mengadakan evaluasi internal secara rutin untuk melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan-perbaikan dari capaian-capaian yang sudah ada. Karena berbagai penghargaan tersebut diatas bagi saya hanya sebagai arah pedoman bahwa kinerja yang pemerintah kota capai sudah on the track tetapi belum tentu itu sudah menjadi yang ideal. atau yang seharusnya masih bisa ditingkatkan pencapaiannya.

 

Natal Hutabarat:

Saya mau bertanya tentang korupsi, karena saya tahu Bapak salah satu penerima penghargaan antikorupsi dari perkumpulan Bung Hatta Anti Korupsi Award.

 

1. Langkah-langkah nyata apa di lapangan yang Bapak lakukan sehingga bisa meminimumkan korupsi di pemerintahan Bapak?

2. Apakah ada punishment yang diberikan jika ada anggota/bawahan Bapak yang korupsi? Atau mungkin Rewards buat yang bersih/tidak korupsi?

 

Terima kasih atas jawaban dan kesediaan Bapak berbagi pengalaman dan ilmu dengan kami di milis Alumni ITB.

 

Herry Zudianto:

1. Secara detail, teknis jawaban itu akan menjadi panjang sekali tetapi intinya adalah melalui pendekatan perubahan mindset organisasi melalui pendekatan nilai maupun pendekatan sistem, di mana pendekatan kedua hal tersebut melalui pendekatan dialogis di birokrasi dan sikap kepeloporan yang dijalankan dengan konsisten.
2. Ya, tentunya ada reward dan punishment. Tapi, yang lebih kami utamakan adalah pencegahan yang sistemik melalui sistem dan prosedur pengelolaan pemerintahan melalui sistem dan prosedur yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

 

Wicaksono Saroso, AR78:

Kalau boleh satu pertanyaan lagi. Moga2 masih bisa ditanggapi. Lalu lintas Jogja sudah makin padat. Kawasan pusat kota sudah sering macet luar biasa (sedikit lebih baik dari Jakarta). Walau Trans Jogja patut mendapat acungan jempol, saya kuatir sarana transportasi ini tidak akan memadai dalam waktu dekat (katakanlah 5-10 tahun lagi).

Apakah ada rencana transportasi lain yang lebih berjangka-jauh (“visioner”) untuk mengantisipasi lonjakan lalu-lintas di Jogja? Misalnya yang berbasis rail (tram, monorail, light-rail system)? Perbaikan transportasi publik di sini tentunya menyangkut kenyamanan pejalan kaki (sayangnya trotoar yang ada banyak yang dipakai PKL, walau hal ini juga sangat dipahami). .Sayang kalau masalah kemacetan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi (termasuk dari sektor wisata). Just curious (sebagai pecinta kota Jogja). Matur nuwun.

 

Herry Zudianto:

Ada, walaupun tentunya ini berjangka menengah, tetapi sudah dimulai pemikiran konsep-konsep yg digunakan untuk melengkapi Trans Jogja, yaitu pemanfaatan jalur diatas Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta dengan moda transportasi monorail.

 

Mufti, MA79:

1. Jumlah penduduk Jogya terus meningkat. Data BPS 2010 sudah mencapai 3,5 juta penduduk. Apa tanggapan Mas Herry tentang jumlah penduduk yang terus meningkat? Daya dukung kota bagaimana? Problematika menjadi semakin pelik manakala potret kemiskinan menjadi sisi lain perkembangan suatu kota.

2. Apa yang Mas Herry pikirkan tentang upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kota Jogya?

3. Terkait masalah kesehatan masyarakat—utamanya kesehatan ibu dan anak—seberapa jauh program Pemerintah Kota Jogya dalam menanggulangi masalah kesehatan warganya?

 

Herry Zudianto:

1. Program keluarga berencana yang menjadi program unggulan secara nasional untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk di era reformasi meredup karena sepertinya sudah tidak menjadi komitmen prioritas pemerintah secara nasional. Masalah urbanisasi sesungguhnya adalah masalah crucial yang berhubungan dengan konsep pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor perekonomian antar daerah antar kota dan desa. Selama masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur dan daya dukung perekonomian antardaerah maupun antarkota dan desa. Maka, urbanisasi kekota-kota sesuatu yang tidak bisa dicegah, di mana urbanisasi ke kota bukan karena siap untuk hidup di kota tetapi karena terpaksa tidak bisa hidup di desa. Sementara mereka tidak mampu dari segi sumber daya untuk membiayai standar kehidupan kota karena pendapatan yang rendah walaupun masih lebih dari pada pendapatan di desa.

 

2. Ada dua hal: jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan optimalisasi sumber daya di wilayah (tingkat kelurahan sampai kecamatan). Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta versi BPS tahun 2010 adalah 10% di mana angka kemiskinan nasional berkisar 13,5%. Program Segoro Amarto yang kami uji cobakan di 3 kampung di wilayah Jogja mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup cepat. Contoh, di Kampung Kricak ada penurunan angka kemiskinan dari 1.016 kepala keluarga pada 2008 menjadi 640 pada tahun 2010.
3. Kota Yogyakarta termasuk kota sehat terbaik versi Departemen Kesehatan dari aspek pelayanan dan sarpras kesehatan masyarakat, termasuk untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program inovasi terbaru adalah pendirian Rumah Pemulihan Gizi yang pertama di Indonesia, dan yang segera akan dilakukan adalah Jaminan Kesehatan untuk semua penduduk (pengembangan dari Jaminan Kesehatan bagi Penduduk miskin yang selama ini telah berjalan dengan baik).

 

Moko Darjatmoko – alumni Sipil ITB yang hidup dan bekerja di US (30 tahun di Madison, Wisconsin) dan sekarang sedang melakukan riset di Indonesia a.l. dalam bidang pendidikan dan antropologi:

Ngaturaken kasugengan. Hari terakhir di Yogya, aku masih punya 12 jam sebelum keretaku tiba (Kereta Malabar dari Malang tiba di Yogya tengah malam). Situasi karcis kereta agak membaik dari waktu berangkat, tetapi tidak banyak pilihan. Sebetulnya aku bisa pulang pagi tetapi terlalu kemrungsung dan aku tidak mau “missed” presentasi IGI-nya Cak SD dan Cak Hernowo (Mizan), yang punya “something in common” denganku—di Kampus ITB sering disebut sebagai “insinyur sesat” (sudah susah-susah diajari ngelmu engineering tetapi berkecimpung dibidang yang sama sekali lain).

 

Diantar mas yang baik hati dari Penerbit Erlangga aku minta di-drop di Malioboro. “Lho terus ngapain saja sampai tengah malam di situ?” Kalau dipikir-pikir seumur hidup aku belum pernah jadi turis di Yogya (selalu cuma mampir saja), dan inilah kesempatan untuk jadi pengamat merangkap salah satu “backpackers”, turis barat yang agak melarat, biasanya mahasiswa (dengan MacBook 17″ di backpack, rasanya sudah seberat gendongan tipikal backpacker, apalagi punyaku masih ditambah mug dan paket minuman seceng—compliment of UNY).

 

Kesanku tentang Malioboro (maaf, ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan “kerusuhan etnis” :-). I just tried to write an honest opinion, nothing personal). Aku merasa berada di sebuah tempat parkir yang luas sekali. Meskipun lalu-lintas (searah) tidak semacet di Bandung, tetapi buat pejalan kaki terasa sangat “rupek” karena banyaknya kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan atau kaki lima. Kaki limanya sendiri dipenuhi dengan pedagang asongan (kebanyakan baju batik dan kaos jogadu), kanan-kiri menyisakan lorong yang susah dilalui 2 orang tanpa senggolan (berulang kali backpack yang gemuk punyaku itu nyenggol punggung orang, kakekane!).

 

Aku jadi ingat “survey kecil” yang kulakukan di Bandung bulan-bulan awal kedatanganku. Praktis tidak ada “orang bule” jalan-jalan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi “unggulan” turisme. Kenapa begitu? Well, kurasa nomor satu adalah perasaan aman, safety is number one concern dalam masyarakat barat. Sampai saat ini aku sendiri masih merasa “vulnerable” kalau lagi jalan atau nyebrang di Bandung, bahkan di kaki lima pun sering jadi saingan sepeda motor yang naik kaki lima, tidak sabar antre di kemacetan jalan. Di Malioboro yang kuamati kemarin tidak seburuk di Jl. Sunda (Bandung) tetapi aku musti berjalan di jalur andong dan becak dengan resiko bersinggungan dengn mereka—yang kebanyakan sopirnya hanya duduk-duduk parkir sambil merokok.

 

Beberapa bule kulihat tidak lebih dari 20 orang dalam tempo 12 jam itu. Sebagian besar keluarga (suami-istri dan anak) yang tinggal di hotel-hotel besar, sebagian lagi pasangan muda dan backpackers yang tinggal di hotel murah atau homestay di kampung-kampung.

 

Kebanyakan turis dari Eropa, dari bahasa atau aksennya aku kenal yang dari Itali, Perancis, Spanyol, Belanda, Jermanm dan beberapa dari India dan negeri Arab. Tidak kutemui satupun yang berasal dari Amerika. Ada 2 pasangan, dari Perancis dan Belanda, di warung lesehan tetapi duduknya “wagu” yang aku komentari bahwa setelah 30 tahun jadi “wong londo” aku sudah tidak dapat duduk seperti itu lagi. Si cowok Perancis mewakili rombongannya menjawab, “We’re willing to endure this torture because the food is sooooo good!” [kulihat memang piringnya bersih licin bagai dijilat].

 

Ada lebih dari 10 rit pulang-pergi yang kulalui sepanjang jalan yang terkenal ini. Setiap kali, karena capai aku istirahat duduk dibawah pohon sambil mengamati lalu-lintas orang. Aku jadi merenung, seandainya … seandainya aku ini jadi walikota, city planner atau siapa saja yang “in charge” dengan Malioboro, pertama-tama aku bebaskan jalan ini dari kendaraan—barangkali bis turis, andong, dan becak yang dipercantik masih boleh di jalur khusus, tetapi mereka tidak boleh parkir, harus mengalir terus. Kedua, tidak ada lagi parkir di tepi jalan. Semuanya harus pindah ke Benteng Vedreburg atau sekitarnya, bikinkan underground parking biar nggak sepet di mata.

 

Hal lain yang “kosong” sebagai pusatnya kota turis adalah ketiadaan pertunjukan seni atau apa disitu. Aku tanya kemana-mana, kalau mau nonton wayang orang/kulit, ketoprak atau performing arts yang lain dimana, paling banter dapat jawaban di sana (jauh) atau bahkan ke Prambanan saja. Kenapa tidak ada di Malioboro, yang kalau dijadikan “mall” (pedestrian mall) bisa menarik banyak orang yang suka jalan sambil nonton apa saja. Kurasa ISTI dan peguyuban seni di Yogya bisa diajak dan disponsori oleh kotamadya untuk menampilkan (sambil latihan) skill mereka disini.

 

Pedagang asongan dan warung makanan musti “ditertibkan” (bukan diusir) dengan tenda-tenda kecil, dan nggak boleh buang sampah sembarangan. Jalan raya dan selokan itu bukan tempat sampah. Yang masih suka mempertahankan gaya hidup joroknya langsung didenda sampai klenger dan/atau kehilangan lisensi jualnya. Di Madison juga ada PKL, tetapi jangan tanya soal kebersihan dan kesehatan publik—ngaco dikit saja bakal dikasih tiket sama health inspector … and that is not a good thing to have (hasilnya, dua tahun berturut Madison dipilih sebagai “the best city to live” oleh People Magazine). Aku berani jamin, kalau ini dilakukan turis di Malioboro akan naik paling tidak sepuluh kali lipat. Barangkali ada yang bisa meneruskan “ngudarasan” ini ke Sultan atau Walikota?

 

Aku juga sempat ngobrol dengan penduduk lokal. Dua cewek kiyut-kiyut lagi beli dawet pakai gula jawa yang aku juga naksir. Aku bicara pada diri sendiri memuji bahasa jawa si cewek yang “mlipis”—dalam bahasa jawaku yang hampir mlipis juga.

 

“Lho, kami orang sini kok, bukan turis. Bapak ini aslinya dari mana?” Ditanya “aslinya” otomatis jawaban a la Chicago keluar, “Orangtua saya dari Solo, lahir di Malang. Kalau aslinya sih Madison!” Ah, nostalgia … sudah berapa lama beta tidak berbahasa Jawa halus.

 

Sebelum pergi ke stasiun Tugu aku duduk istirahat di dekat sebuah warung lesehan mendengarkan seorang pengamen gitar melantunkan lagu-lagu “oldies” (he’s playing our song, dear!) dengan pronunciation dan aksen yang hampir sempurna. Waktu dia mau pergi aku undang untuk duduk disampingku. Aku kasih salam tempel, kutanya apakah dia bisa bicara bahasa Inggris. Jawabannya tidak. Ternyata benar dugaanku, fenomena yang sama dengan para karaokeawan/wati di BeMall, Bandung: hapal lagu tidak berarti mengerti bahasanya, tetapi lagu juga bisa dipakai memudahkan dalam pembelajaran bahasa (supaya otomatis). Kuminta dia menyanyikan lagu yang paling disukainya, yang ternyata “To Love Somebody” nya Bee Gees (1967). Ketika sampai di refrain aku tidak bisa diam, ikut bengok-bengok (in harmony) dengan Mas Kris, sang pengamen …

 

You don’t know what it’s like.
Baby, you don’t know what it’s like,
To love somebody.
To love somebody.
The way I love you.

No, no, no-no, no, no (sambil geleng-geleng kepala)

 

Beberapa orang yang lewat berhenti menikmati duet tengah malam ini. Ini pengalamanku yang pertama dan mungkin terakhir, ngamen di jalan. Kalau di Madison aku yakin performance seperti ini akan dapat saweran beberapa lembar dolar. I ucapkan selamat tinggal kepada Malioboro dan degan cepat aku mengayunkan kaki ke stasiun Tugu. Tabik.

 

Herry Zudianto:

Minta tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Moko atas pengamatannya terhadap Malioboro dan sekitarnya, akan menjadi salah satu referensi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

 

Minta tolong kepada Bu Betti apakah saya bisa mendapatkan alamat lengkap dari rumah atau kantor dari para peserta dialog interaktif malam ini, saya akan mengirimkan buku saya “Kekuasaan sebagai Wakaf Politik” sebagai apresiasi saya.

 

Sebagai penutup dalam diskusi di milis ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berdiskusi secara interaktif dengan saya dan semua hasil diskusi tadi akan memperkaya khasanah pemikiran saya sebagai kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta.

Salam Jogja, Salam Indonesia…… Jaya !

 

Betti Alisjahbana, AR79:

Pak Herry, matur nuwun sanget. Terima kasih ya Pak, atas dialognya yang sangat bermanfaat dan memperluas wawasan kami sekaligus mengispirasi. Semoga semakin banyak pemimpin-pemimpin yang ber integritas dan berdedikasi tinggi dan mampu membawa perbaikan yang signifikan seperti yang telah Bapak contohkan.

Alamat teman-teman akan kami kumpulkan dan kami kirimkan ke Bapak segera. Sekali lagi, terima kasih

 

Komentar-komentar:

 

Wicaksono Sarosa, AR 78: Matur nuwun sanget Pak Wali. Mas Herry semoga semakin sukses menjadikan Jogja yang sejahtera dan nyaman ditinggali.

 

Natal Hutabarat: Saya juga sekali lagi mengucapkan banyak2 terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman. Sangat mencerahkan. Semoga semakin banyak pemimpin daerah di Indonesia seperti Pak Herry. Semoga Pak Herry tetap sehat dan tetap semangat dalam melayani masyarakat kota Yogyakarta. Terima kasih juga buat Bu Betti dan Group Administrator yang baik yang memfasilitasi diskusi ini.

 

Priyo P Soemarno: Pak Wali, terimakasih atas sumbang pikiran yang sungguh melegakan dan mencerahkan. Semoga pak Wali berhasil menjalankan tugas dengan sukses dan selalu didukung oleh masyarakat Jogya.

 

Monny Rukmono, TK76: Terima kasih untuk Betti dan seluruh penyelenggara. Very inspiring. FYI, hasil diskusi tsb saya cross check ke adik-adik saya yang tinggal di Yogya yang merasakan langsung kepemimpinan beliau. Kata adikku:

– Apa yang Beliau “ucapkan dalam diskusi tersebut kebanyakan sesuai dengan fact-nya”
– Banyak masalah kronis di Yogya yg tidak bisa resolve, Walikota turun temurun. Di tangan Beliau, banyak yang bisa resolved meski belum semua.
– Beliau banyak berdialog secara aktif dg masyarakatnya via langsung dan multimedia terutama FB. Hasil dialog-dialog tersebut dijadikan keputusan dan bila sudah menjadi keputusan akan dijalankan dengan persistent. Jadi bukan pemimpin tipe “or” (yes or no, yes or no…. or or or terus)
– “Keberhasilannya tidak membuatnya sombong, malah makin menunduk” Seperti yang Beliau katakan bahwa Beliau tidak mau menilai diri sendiri, biarlah orang lain/lembaga2 lain yg menilai.

Sebetulnya hal-hal tsb biasa2 saja krn memang itu yg harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, tapi karena saat ini di Indonesia “Leader yang punya Leaderships” sangat langka, so menurut hukum relativitas jadi luarr biasaa……. hihihi.

 

Saya sendiri tidak bisa menilai secara langsung krn saya sdh meninggalkan Yogya sejak tahun 76. Yang saya tahu dulu dia waktu masih di SMA Padmanaba (kakak kelasku). Dia termasuk golongan “ndugal” dan oleh kawan-kawan dipanggil Herry Bintoel. Hehehe. Tapi, yang lebih penting adalah hasil akhir yg bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah akhirnya jadi “orang”. Hihihihi..

 

Semoga Yogya makin oyeee, dan juga untuk Betti dan Mario (via Warta Ekonominya) makin rajin dan serasi menstimulir dan menjaring pemimpin-pemimpin dan CEO-CEO baru yang berkelas dan memberikan manfaat buat orang banyak. Amiiiiiin.

 

Moko Darjatmoko: Terimakasih Mbak Betti, titipan ngudarasaku telah diteruskan—maaf aku tidak bisa hadir Jumat kemarin karena ada prior engagement … ngrumpi dengan “peer” ku di Madison (those interested in my reasearch and what I’m doing here).

 

Juga terimakasih kepada Pak Herry atas apresiasinya … Yogya is so lucky having you as her mayor. Not only you LOVE the city, but you also ACT on that love. It’ll be an honor to meet and to talk you in person … some time in the future (on my next visit to the city).

 

Walau tidak bisa hadir, aku membaca semua Q&A yang berlangsung kemarin, dan aku merasa event semacam ini sangat penting untuk dilakukan secara regular (say, once a month or every other week?). Pertama-tama … ya, supaya milis ini kelihatan lebih “angker” (serious) — dan jelas akan menaikkan S/N ratio :-)

 

Kedua –ini yang lebih penting– dialog semacam ini menyiratkan keterbukaan dalam governance. Dan inilah salah satu faktor yang penting dalam masyarakat yang modern dan demokratis, yang di Amerika biasanya dalam bentuk public hearing atau, historically more romantic, town meeting. Disatu pihak, masyarakat merasa “dianggep” (diuwongke), diajak rembugan, pendapatnya dianggap penting , merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kota mereka. Dilain pihak, walikota dan jajaran public servants mendapat feedback yang lebih baik (maunya masyarakat itu sebenarnya apa), dan—ini yang penting—secara psikologis mendapat mekanisme kontrol.

 

Philip Zimbardo, profesor social-psikologi di Stanford, telah membuktikan bahwa garis antara orang baik-baik dan orang jahat itu sangat tipis. Manusia biasa bisa menjadi brutal dan jahat kalau dia mendapat kesempatan (kekuasaan) dan merasa “tidak ada yang melihat” (anonymous), jauh dari scrutiny mata masyarakat. Problem anonimitas ini menjelaskan perilaku yang biasanya tidak dilakukan oleh orang dalam keadaan normal, seperti kekejaman dan kebrutalan terhadap sesama manusia (tawanan/narapidana) di penjara, perilaku yang merusak dalam demontrasi massa (crowd behavior).

 

Ketika menjadi expert witness dalam skandal di penjara Abu-Graib, Zimbardo seolah cuma perlu mengatakan “I told you so” … karena 40 tahun sebelumnya dia telah menunjukkan di laboratorium psikologi, dalam experiment yang paling notorious di dunia psikologi: Stanford Prison Experiment (didokumentasikan secara lengkap di Internet). Yang ingin tahu lebih lanjut bisa membaca sendiri bukunya yang jadi bestseller, “The Lucifer Effect.” [Kalau tidak salah Zimbardo juga pernah bicara soal buku ini di TED, silahkan google].

 

Once again, kudos for Mayor Herry and the facilitator of this dialog. I’m looking forward to the next dialog, with the mayor of Surabaya?

Nuwun,

Moko

 

Monday, 07 February 2011 13:23 | Written by Betti Alisjahbana

Dialog Kepemimpinan Dengan Walikota Jogjakarta, Herry Zudianto

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id

Dialog Kepemimpinan dengan Jokowi

Source : http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1406:dialog-kepemimpinan-dengan-jokowi-walikota-solo&catid=39%:betti-content&Itemid=30

 

Nama Joko Widodo kembali mencuat, dengan majunya ia sebagai calon gubernur Ibu Kota Jakarta. Kiprahnya sebagai walikota Solo mendapat banyak pujian sehingga wajar sebagian warga Jakarta berharap Jokowi–panggilang akrabnya–dapat pula membawa perubahan ke Tanah Betawi.

Tahun lalu, jauh sebelum hiruk-pikuk Pilkada DKI mengemuka, Jokowi ikut serta dalam Dialog Kepemimpinan yang diadakan di mailing list Senyum-ITB.Ketika itu, dengan gayanya yang lugas, Jokowi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota milis, melalui internet.

Kami memuat kembali kompilasi dari tanya jawab yang diadakan pada  Rabu 26 Januari 2011, jam 12:00 – 14:00, tersebut sebagai bahan referensi bagi Anda. Kompilasi ini dibuat oleh moderator diskusi ketika itu: Betti Alisjahbana.
Profil Jokowi
Ir. Joko Widodo lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Dia—lebih dikenal dengan julukan Jokowi—adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015.

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini. Namun, setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dia lakukan. Jokowi banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dia lakukan cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa.

Jokowi mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Ia memberi syarat kepada investor agar mau memikirkan kepentingan publik. Ia pun melakukan komunikasi langsung secara rutin dan terbuka—disiarkan oleh televisi lokal—dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.

Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia, dan diterima pada 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada Oktober 2008 ini.

Pada 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran pada 2008. Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008”. (Sumber: Wikipedia.org)

Jokowi berhasil merelokasi lebih dari 1.000 Pedagang Kaki Lima tanpa ada unjuk rasa, melalui pendekatan dialog, pemberian kios gratis, serta pemberian SIUP dan TDP cuma-cuma sehingga status PKL menjadi formal dan bisa mendapatkan kredit bank.

Sebagai hasilnya, pedagang tradisional ini tak lagi menjadi beban. Malah, selama empat tahun terakhir, retribusi dari pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta tercatat sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibandingkan sejumlah obyek retribusi lainnya. Sumbangan mereka lebih besar dibandingkan pendapatan yang disumbangkan dari perhotelan, reklame, parkir, hingga restoran.

Jokowi sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Banyak kemajuan-kemajuan dirasakan di Solo. Di antaranya, ada 13 pasar tradisional baru, taman kota, trotoar pejalan kaki, perbaikan administrasi pelayanan dan pengembangan green belt sepanjang Bengawan Solo (7 kilometer).

Jokowi melakukan banyak langkah untuk memberantas korupsi. Sebagai hasilnya, Solo masuk tiga besar kota dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia. Pak Jokowi juga menjadi pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Sebelumnya, pada 2009, ia menerima penghargaan Piala Citra Abdi Negara dari Presiden RI untuk kinerja kota dalam penyediaan Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan.

Berikut adalah “Dialog Kepemimpinan dengan Jokowi” di mailing-list Senyum-ITB.

Suprapto PL-79:
Dalam hal “keberhasilan” Jokowi pada kepemimpinan Kota Surakarta (Solo) salah satunya adalah diawali adanya atau terbangunnya faktor “kepercayaan, kejujuran dan kemauan baik” di antara pemangku kepentingan (stakeholders) Kota Solo (Pemkot, masyarakat, pihak ketiga). Kondisi ini selanjutnya menciptakan sikap penerimaan (acceptance) yang positif atas gagasan-gagasan penataan dan pembangunan Kota Solo. Sangat boleh jadi, kepemimpinan Jokowi telah berhasil melakukan “character approach” pada masyarakat dan lingkungan Kota Solo yang barangkali memang masih relatif homogen.

Pertanyaan saya ada 2 saja. Pertama, mungkinkah kondisi-kondisi lingkungan dan masyarakat di atas ditiru dan diterapkan di kota-kota lain terutama yang lebih kompleks (heterogen)? Kedua, seringkali masalah yang selalu terjadi di lingkungan kita atas suatu program adalah masalah keberlanjutan (sustainabilitas). Seringkali terjadi “penerus” berikutnya kurang berkenan untuk “melanjutkan dan mengembangkan” yang lama yang sudah dinilai baik. Nah, apakah Jokowi sempat terlintas kekhawatiran ini? Bagaimana “menyiapkan” kelanjutan pola kepemimpinan yang selama ini telah dilaksanakan? Sekali lagi terimakasih atas kesempatannya.

Jokowi:
1. Bisa diterapkan di kota-kota yang lain, karena di Solo juga sangat heterogen. disini ada fundamentalis Islam, fundamentalis Kristen, fundamentalis Kejawen dll. yang penting kredibilitas produk yang kita kerjakan terbangun dengan baik. Kota dipandang sebagai sebuah produk perlu tahapan manajemen produk, manajemen brand dan manajemen customer dalam pengelolaannya, … tahapan itu yang kami lakukan
2. Kita punya konsep plan kota sampai 2025. yang ini kita masukkan dalam RPJMD dan RPJPD yang sudah diperdakan, sehingga payung hukumnya jelas. ada rencana-rencana detil yang kita buat sehingga kita bekerjanya lebih enak. Walikota berikutnya bisa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi panduan itu mau tidak mau harus dipakai meskipun tidak 100%.

Ari-Ms 76:
Saya ada titipan pertanyaan dari teman di Bali, poin-poinnya adalah sbb:
Ada paket wisata dari luar negeri ke Bali. Dalam perjalanannya, di improve termasuk mampir Bandung untuk belanja dll. Dari analisa pasar, ternyata Solo sangat menarik untuk disinggahi, sehingga ada rencana paket tersebut diextend menjadi Bandung – Bali – Solo, misalnya. Kalau lihat going concern Bapak soal budaya dll, seharusnya ini sejalan ya. Apakah Bapak dan tim siap melakukan pertemuan dan persiapan penjajagan ini, termasuk dan tidak terbatas pada rute pesawat Bali – Solo atau Bandung – Solo atau LN – Solo. Juga atraksi seni. Kalau batik Pasar Klewer dll, rasanya sudah siap. Tidak perlu di up grade. Justru natural itu yang menarik. Kalau Bapak berminat, siapa yang harus dihubungi? Apa dengan Bapak dulu? Terima kasih.

Jokowi:
Bisa saja Pak, karena kita memang baru gencar-gencarnya melakukan city branding dan promosi kota. Kita siap melakukan pertemuan. Bisa langsung ke saya atau ke Lusi di (0271) 712004

Jonathan Simanungkalit:
Apa Dasar Analisa yang dibuat oleh Pak Joko Wi untuk merancang ulang Solo sehingga kondusif untuk berbagai lapisan masyarakat Solo maupun mereka yang datang ke Solo. Terima kasih.

Jokowi:
1. Rutin mensurvei keinginan masyarakat setiap tahun
2. Di kantor maksimal 1 jam sisanya di lapangan untuk melihat masalah atau problem dan mencarikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Satyo Fatwan GM-78:
1. Seandainya Bapak diminta menganjarkan tentang kepemimpinan kepada para formal leaders yang ada di Indonesia, bagaimana Bapak akan melakukannya?
2. Menurut hemat Bapak faktor apa saja yang paling menghambat tumbuhnya kepemimpinan di formal leader Indonesia padahal sebagai bangsa kita kaya dengan berbagai filosofi kepemimpinan.

Jokowi:
1. Memberikan tips-tips sederhana mengenai cara-cara membangun kredibilitas produk/program sehingga masyarakat trust pada kita. Ini sebetulnya sangat gampang tetapi tergantung NIAT … mau atau tidak melakukan
2. Tahapan recruitmen politik dari bawah yang dilakukan partai-partai menurut saya tidak melalui tahapan yang benar sehingga banyak muncul pemimpin-pemimpin dadakan yang tidak melalui proses pertarungan alami dari nol

Satyo Fatwan GM-78:
Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan lanjutan, kalau boleh bung/mbak Mod, Tahapan recruitment politik yang ideal namun sekaligus praktis untuk kondisi Indonesia sekarang seperti apa Pak?

Jokowi:
Pak Satyo, ya urut dari pegang wilayah Kabupaten/Kota, kemudian pegang Propinsi baru pegang Negara, sehingga tahu/menguasai kondisi daerah dan kesulitan rakyat di bawah, dan bukan karena diberitahu kanan kiri saja

Nurhasan Akbar:
Mohon kami bisa belajar dari Bapak, hal apa yang paling penting yang Bapak pelajari selama Bapak memimpin Kota Solo serta birokrasinya. Dari semua yang sudah Bapak kerjakan untuk Solo, pekerjaan apa yang Bapak anggap paling berhasil Bapak lakukan? Terima kasih atas waktu Bapak, semoga Pak Jokowi selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Jokowi:
Saya selalu belajar dari problem-problem dan masalah-masalah di masyarakat, dan juga bertanya kepada rakyat bagaimana kira-kira mencari solusinya. biasanya ada beberapa alternatif solusi dan saya biasanya hanya memutuskan satu dari  beberapa solusi yang ada yang saya anggap paling kena sasaran. Belum ada yang berhasil, karena saya merasa semuanya masih dalam proses.

Ari MS-76:
Seperti di Malaysia dan Sumatera, regular orang2 malaysia datang ke sumatera, karena ada ikatan emosional. Karena satu rumpun, satu bahasa, satu leluhur, dll. Solo dengan Bali juga demikian, ada ikatan emosional. Karena agama, candi, dll sehingga ada kunjungan regular masyarakat Bali ke Solo. Untuk membuat ini lebih intens atau lebih berguna bagi kedua belah pihak (dan pihak lain), boleh tahu program Bapak apa saja? Ini juga pertanyaan titipan Pak. Jadi kalau yang asli bisa bergabung, biar tanya sendiri. Matur nuwun Pak.

Jokowi:
Saya berusaha agar ada penerbangan langsung dari Solo-Bali, Bali-Solo tetapi sampai saat ini belum berhasil karena load factor pesawat yang masih rendah.

Ringgas Hutagaol:
Sesuai sistem demokrasi kita, pada saat Pilkada calon kepala daerah harus diajukan oleh Partai Politik. Banyak juga calon yg menggandeng pengusaha utk membiayai kampanyenya. Jika calon yg didukung tsb berhasil memenangkan Pilkada, maka akan ada balas jasa kepada Partai Politik dan pengusaha tsb.

Bagaimana pengalaman dan kiat2 Pak Jokowi pada Pilkada lalu sehingga tidak perlu melakukan balas jasa dgn membagi-bagi Proyek yg dibiayai oleh ABPD ? Banyak pimpinan daerah yg terjerumus korupsi akibat kewajiban balas jasa ini. Kondisi ini yg membuat saya jadi enggan memiliki cita-cita utk menjadi pimpinan daerah. Mohon maaf jika ada kata2 saya yg salah. Terima kasih.

Jokowi:
Yang paling penting jangan merasa tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi… harus kukuh dengan prinsip ini. Kalau sudah tersandera untuk membalas jasa jangan harap bisa menjadi pemimpin yang baik… karena kalau sudah tersandera kepentingan, inovasi-inovasi terobosan yang akan kita lakukan juga akan tersandera

Agung Wulan Piniji:
Melihat kota solo sekarang, saya rasakan sangat berbeda dengan ketika 10 tahun yang lalu waktu. jauh sangat berbeda. Saya merasa lebih betah dan merasa kangen selalu untuk kembali ke sana. saya juga merasa seperti di eropa ketika berada disolo. Kota mana di luar negeri yang Bapak jadikan rujukan untuk membangun kota Solo seperti saat ini? Bagaimana Bapak bersinergi dengan anggota DPRD kota Solo sehingga sejalan dan sevisi? Terima kasih.

Jokowi:
Singapore dan Korea, terutama dalam manajemen transportasi dan ruang-ruang publik. Setiap program yang akan kita kerjakan kita paparkan secara detail, ada kalkulasi return social dan ekonomi yang kita dapatkan dari setiap program. Ini yang selalu saya sampaikan ke Dewan setiap tahun.

M. Danil Daud:
Sbg walikota di zaman reformasi ini, tentunya bapak terpilih dalam pilkada. Pertanyaan saya kualitas kepemimpinan seperti apa menurut bapak yang menyebabkan Bapak terpilih menjadi Walikota Solo? Terimakasih sebelumnya.

Jokowi:
Pak Danil, untuk Pilkada pertama saya hanya terpilih 37%, karena saat itu saya tidak dikenal orang. Pilkada kedua saya terpilih dengan angka 90,09%. Menurut saya karena integritas dan kerja keras.

Bambang Setijoso:
Pada bulan Januari & Februari 2010, kami telah menyampaikan rasa keprihatinan kami akan kondisi gedung Wayang Orang Sriwedari, kepada Bapak dan staff melalui SMS dan email, dan mendapat jawaban pada waktu itu sbb, “Terimakasih atas masukannya dan akan diperhatikan”.

Pada waktu itu pada intinya kami menyampaikan bahwa suara bising/hingar bingar dari THR masuk ke gedung WO sehingga sangat mengganggu jalannya pertunjukan dan menganngu penonton. Disamping itu, kami juga telah menyampaikan usulan2 kongkrit jangka pendek dan usulan jangka panjang.

Catatan: Petugas ditempat menyatakan telah berulang kali menyampaikan kekecewaan ke THR & Pemdda Solo, tetapi tidak mendapat tanggapan. Beberapa kalangan yg berkecimpung didunia pertunjukan Wayang dan Gamelan Jawa, telah menyatakan kekecewaan yg serupa.

Pertanyaan kami, apakah kondisi WO Sriwedari (khususnya berkenaan dg akustik) sekarang sudah baik / mendapat perhatian Walikota ?

Jokowi:
Kawasan Sriwedari sedang dalam sengketa antara Pemkot dengan Ahli Waris dan sudah sampai MA, sehingga kita tidak bisa memanage dengan baik kawasan itu, karena masih dalam proses wilayah hukum.

Nurhasan Achmad:
Baru-baru ini diberitakan di media bahwa Bpk mau menghidupkan kembali jalur KA Wonogiri-Solo dengan Gerbong Wisata (yg nyaman ber AC). Siapakah target penumpangnya? Apakah wisatawan ataukah warga Wonogir/Solo pengguna moda transportasi? Apakah cukup feasible dilihat dari kacamata bisnis? Jangan-jangan hanya bertahan sebentar lalu sepi dan akhirnya mati karena rugi dan gak bisa nutup biaya operasionalnya. Mohon pencerahannya pak.

Jokowi:
Kita ingin menyiapkan dan mengantisipasi angkutan umum massal 30 tahun yad … bukan mengatasi setelah ada masalah kemacetan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan transportasi, meskipun dari kacamata bisnis rugi … karena ini adalah pelayanan. Penumpangnya ya warga ya wisatawan.

Mufti, MA-79:
Sebagai kota yang terus berkembang, bagaimana kota Solo mengantisipasi isu pembangunan millenium atau yang lebih dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada dua isu utama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak.
1. Bagaimana kota Solo berbenah diri mengatasi persoalan “kemiskinan” dan “kesehatan” utamanya masalah kesehatan Ibu dan Anak.
2. Saya salut kepada Solo yang begitu peduli pada kondisi dan status pendidikan anak. Sejauh mana Bapak mempersiapkan kota Solo seandainya Solo dijadikan model kota Anak? Terima kasih Pak.

Jokowi:
1. Masalah pendidikan ada program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 43.000, dan kesehatan ada program PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 206.000 … ada Kartu Silver untuk setengah miskin, Gold untuk yang miskin dan Platinum untuk yang sangat miskin. Semuanya by Name dan by Address sehingga tersistem dan gampang controllingnya.
2. Solo sudah menjadi role model Kota Layak Anak … ada : Taman Cerdas Kampung (7 lokasi di kawasan kumuh), ada pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), ada Kartu Insentif Anak (KIA), ada Forum Anak Solo di setiap kampung. Tahun ini pada bulan Juli, Solo akan dijadikan tuan rumah KONFERENSI KOTA LAYAK ANAK SE ASIA PASIFIK. Sebelum penentuan menjadi tuan rumah sudah di cek 3 kali dari panitia Internasional.

Mufti, MA-79:
Wuihhhh ….Mas Jokowi … jempols … cah Badran Solo ikut seneng. Sukses Mas … kangen jajan pasar kota Solo.

Bambang Sugiyarso, MS-79:
Wah top lah, saya ikut bangga dengan prestasinya. Selamat dan semoga makin sukses. Amin.

Harapan Rachman:
Saya mengetahui bila Indeks Persepsi Korupsi Solo menempati peringkat 3 seluruh  Indonesia (TI 2010). Apa kiat-kiat Bapak? Apakah budaya nepotisme di Solo kuat? Dan bagaimana mengatasinya? erima kasih atas waktu Bapak. Semoga sukses selalu Pak.

Jokowi:
Meskipun tiga terbaik, nilainya masih 6 … jadi masih ada sisa 4 yang belum baik, belum baik punglinya, belum baik nepotismenya. kita perbaiki sistem, perlu waktu yang lama untuk menjadikan Solo kota yang bersih dari pungli, nepotisme dll … perlu proses dan perlu waktu. Saya merasa Solo belum baik.

Satyo GM-78:
Bapak dengan statement ini menunjukkan apa yang disebut oleh Jim Collins sebagai Level 5 leadership! Selamat Indonesia, masih ada pemimpin seperti Pak Jokowi!!! Alhamdulillah.

Ari- MS76:
Saya dengar Bapak sedang menggali budaya “macan luwe”. Gaya berjalan putri solo yang ditiru peragawati kelas dunia macam naomi campbell itu khan berasal dari solo. Tiruannya meskipun bagus, tapi terkesan centil atau kurang tulus. Padahal khan ada patron nya ya Pak? Misalnya posisi kaki kanan dan kiri saat melangkah. Juga posisi bahu kanan dan kiri terhadap tubuh, kaki dan kepala. Ini yang sulit. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, pasti ciamik banget ya Pak. Macan nya sendiri mungkin kalah sama putri solo nya, hehehe. Kasih bocoran dikit dong Pak, penelitian Bapak dan temen2 sudah sampai dimana? Biar nanti yang jalannya kayak macan luwe bukan hanya putri Bapak. Tetapi putri saya juga :-). Terima kasih Pak. Sugeng siang.

Jokowi:
Pak Ari, “penelitiannya” belum selesai.

Dani Badra FT-04:
Langsung saja, Pak. Saya mau tanya kota solo itu ke depannya akan dibawa ke arah ‘barat’ atau mengikuti kearifan lokal beserta contoh real-nya pak. Terimakasih Pak Jokowi.

Jokowi:
Solo masa depan adalah solo masa lalu. Solo yang modern adalah Solo yang tradisional. Menggabungkan dua hal inilah (80 tradisi, 20 modern) yang menjadi tantangan kita.

Andrianto Soekarnen:
1. Menurut Bapak, apa 5 nilai kepemimpinan terpenting? Bagaimana Bapak mempraktekan masing-masing nilai kepemimpinan tersebut?
2. Mungkinkah kepemimpinan yang bersih di Indonesia? Mengapa?

Juga, ada titipan pertanyaan dari komunitas QB Leadership Center melalui Twitter:
Dari @Puan_yeah: Siapa yang berjasa menjadikan Bapak seeperti sekarang ini?
Dari @rohbudbud: Bagaimana cara Bapak membangkitkan semangat di birokrasi Pemkot yg umumnya sangat lamban?

Jokowi:
1. Dua saja Pak Andri, Intergritas dan kerja keras. Ya langsung saja dipraktekkan dalam keseharian.
2. Sangat mungkin. Tergantung Top Leadernya : harus strong character dan bisa memberikan teladan / contoh. Menyiapkan sistem/membenahi sistem, dan memaksakan agar sistem itu jalan. Setiap saat dikontrol sehingga birokrasi selalu merasa diawasi dan ON dalam bekerja.

Santri 91:
Sejauh ini, apa kendala yg masih belum bapak temukan jalan keluar utk mengatasinya dlm merealisasikan visi dan misi kota?

Jokowi:
Masalah budget yang selalu tidak cukup untuk merealisasikan sebuah program dengan cepat. Dengan posisi budget seperti ini perlu waktu 20 tahun untuk menjadikan sebuah kota yang mapan.

Munji Syarif:
1. Terimakasih karena telah menjadi contoh pemimpin anti korupsi. Mohon maaf sekiranya pertanyaan ini terlalu umum.
2. Kira-2 apakah yang menjadi sebab korupsi pada bawahan2 di lingkungan pemda (dimana saja di Indonesia atau paling enggak di Solo jika masih ada bawahan yg koruptif)? dan bagaimana pencegahannya?
3. Menurut pengamatan bapak yg mempunyai rekan sesama walikota/bupati, apa sebab banyak Walikota/Bupati yg “terjebak” atau “menjebakkan diri” pada situasi koruptif? Masih menurut pengamatan bapak, bagaimana halnya dengan pola koruptif atasan walikota/bupati yakni para gubernur yg semakin marak (berita terakhir 17 gubernur ditenggarai korupsi).
4. Bagaimana agar efektif memberantas korupsi dengan cepat dan tanpa gejolak?

Terimakasih atas perhatiannya.

Jokowi:
1. Perlu pembenahan dan perombakan sistem secara total dan leader yang bisa dijadikan contoh.
2. Karena tersandera oleh investor politik…
3. Waduh nggak tahu saya
4. Dimulai dengan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah … ini yang harus segera dimulai

Munawar:
Saya asli Solo dan masih sering berkunjung ke Solo, karena keluarga besar banyak yang berdomisili di sana. Mohon tanggapan mengenai hal berikut:
1. Berkenaan dengan keterhubungan Solo dengan kota-kota/negara lain, ada sarana transportasi yang harus dibenahi. Khususnya mengenai keterhubungan bandara Adisumarmo dengan kota Solo. Saya yakin Anda tahu masalahnya: ada monopoli angkutan di bandara tersebut (oleh taksi dari koperasi suatu angkatan), sehingga mengakibatkan ineffisiensi, harga tinggi serta mengurangi berkembangnya bandara. Jika dilihat perbandingan dengan bandara Yogya, ada integrasi Bandara – Stasiun kereta Maguwo – Terminal bus JogjaTrans dan keterbukaan sarana taksi. bagaimana mengatasi ini?

2. Masalah PKL. Sekarang di banyak jalur utama a.l. Jalan Veteran, PKL kembali merebak. Modusnya mungkin ingin memperoleh jatah kios gratis seperti yang pernah terjadi dengan ex. PKL Banjarsari. Menurut Anda, apakah pendekatan pembagian kios gratis akan menyelesaikan masalah, dan bukan memanjakan/membuat orang belomba-lomba ‘nakal’ agar diberi gratisan kios? Terima kasih.

Jokowi:
1. Saya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan pihak bandara dan AU, tetapi selalu dijawab, “ini menyangkut masalah kesejahteraan”, dan bandara bukan wilayah administratif Solo, ini juga menyulitkan.
2. Kita sudah punya database PKL, itu yang kita pakai untuk pemberian kios. saya yakin tidak terjadi “kenakalan” agar diberi kios gratis. Memang masih banyak PKL di Solo yang bertebaran, yang diselesaikan baru 62%, sisanya belum tertata.

Sena, SI-91:
1. Apa problem utama kota Surakarta ? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
2. Saya melihat misi Bapak mengenai pendidikan di website resmi kota Surakarta, http://www.surakarta.go.id/ , “..To improve service and to expand access to people in education, by employing free school programs, plus schools, community education assistance, development of educational facilities, improving the quality of teachers and education personnel… ” Apa kiat-kiat Bapak untuk mewujudkan misi ini, dan bagaimana pencapaiannya sampai saat ini ?

Satu usulan untuk website kota Surakarta, kalau bisa ditambahkan kolom pengaduan atau masukan dari warga (atau mungkin saya terlewat membacanya?). Malah mungkin bisa dibuatkan semacam online rating penilaian dari warga untuk pelyanan aparat Surakarta (sebagai contoh http://www.healthgrades.com/, dalam menilai pelayanan dokter pada pasiennya). kalau rating nya bagus akan menjadi apresiasi buat aparat, dan kalau rating nya jelek bisa dijadikan bahan evaluasi.

Semoga Bapak bisa terus sukses memimpin Solo. Terimakasih,


Komentar- komentar:

Nandang Solihin:
Saya tidak bertanya, hanya mendoakan semoga Pak Jokowi bisa diberi kekuatan kesempatan untuk dapat memimpin negeri ini… Semoga solo bisa menjadi inspirasi batu loncatan untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari korupsi kemiskinan.

Rusi Hidayat Susilo:
Gaya kepemimpinan bapak mirip sekali dengan Presiden Iran Ahmadinejad, setiap hari satu jam di kantor, selebihnya buat keliling dan berdialog dengan rakyat. Kepemimpinan seperti itulah yang disukai olah rakyatnya.

Akhyar – 98:
Emailnya bagus. Saya jadi inget Foursquare.. Hehe Sukses ya pak.

Kacuk Sumarto:
Mengucapkan selamat dan sukses buat temen2 (Bu Betti dkk) yang meng’inisiasi adanya dialog ini. Saya sendiri nggak ikut, meskipun ada yang menggelitik. Khususnya bidang air bersih dan persampahan (note: 2 tahun lalu ikut mempromosikan Global Partnership Output Based Aid dari Bank Dunia, unt kedua bidang tersebut, dibeberapa kota salah satunya Solo. Sekaligus tempat lahir saya). Melalui komunitas ITBSOLO saja nanti akan saya sampaikan lebih detil.

Semoga acara ini tidak hanya sekali saja dan tidak hanya mas Jokowi saja. Sehingga sharingnya bisa banyak, dan membawa alumni ITB (setidaknya saya yang merasakan banyak manfaatnya) untuk lebih mendalami pengelolaan daerah.

Menurut saya, nara sumber tidak selalu yang dianggap berhasil (seperti mas Jokowi) tetapi juga yang gagal (dan mengerti mengapa dia gagal). Ini saya anggap perlu, bahwa belajar tidak selalu dari yg berhasil saja tetapi juga dari yg gagal. Perlu sangat-sangat dihindari nara sumber yang ‘jaim’..maunya cuman pencitraan saja, bukan karyanya.

Sekali lagi: Selamat dan selamat. Salam Hangat.

Surono – 76:
Saya kira jika tdk sempat terjawab, pertanyaan @ri scr pribadi hrs dimaklumi, tetapi saya puas dgn membaca pertanyaan dari rekan2 Alumni dan membaca jawaban dr Bapak Jokowi. Waktu dua jam tdklah panjang n tdk cukup dalam acara dialog yg sangat menarik ini. Saya stuju dgn usulan salah seorang Alumni (maaf lupa namanya) untuk mengundang yg gagal, agar supaya kita belajar dr kegagalan tsb untuk meraih keberhasilan. Itu terserah kpd Mba Betty saja, saya hanya sbg pandemen dialog yg konstruktif, inspiratif dan saya yakin akan membawa manfaat bagi kita semua.

PENUTUP

Terima kasih kepada Pak Jokowi atas sharing selama 2 jam yang sangat menarik, to the point, dan menginspirasi. Semoga akan lebih banyak lagi pemimpin pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi dan bekerja keras seperti yang telah Bapak contohkan. Semoga sukses senantiasa menyertai Bapak, Solo, dan segenap masyarakatnya.

Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini.

Salam hangat penuh semangat

Betti Alisjahbana

 

Foto: http://www.lensaindonesia.com

 

Monday, 31 January 2011 12:30 | Written by Betti Alisjahbana

Dialog Kepemimpinan dengan Jokowi

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id

Memimpin di Era Media Sosial

Source : http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:memimpin-di-era-media-sosial&catid=39%:betti-content&Itemid=30

 

Rabu, 22 Juni 2011, QB Leadership Center dan Warta Ekonomi menyelenggarakan Leadership Series yang ke-9 dengan tema “Leadership 2.0: Leading in Social Media Era”.  Acara yang menghadirkan dua pembicara, Sandiaga Uno dan Betti Alisjahbana, ini berhasil memikat banyak sekali peserta. Tercatat, lebih dari 100 peserta hadir dalam acara tersebut. Antusiasme hadirin pun luar biasa. Dialog yang sangat hidup terjadi, sehingga acara yang dijadwalkan selesai pada pukul 22.00 WIB itu baru ditutup pada pukul 22.30 WIB. Itu pun, masih banyak hadirin yang tinggal untuk bertanya lebih jauh dan berfoto bersama pembicara hingga pukul 23.00 WIB. :-)

John C. Maxwell mengatakan bahwa memimpin adalah mempengaruhi-tidak lebih dan tidak kurang. Bila kita berhasil menginspirasi orang untuk bercita-cita tinggi, mempelajari hal-hal baru, mempraktikkannya sehingga menjadi orang yang lebih baik, maka kita adalah pemimpin, terlepas dari apapun jabatan kita.

Pemimpin masa kini dihadapkan pada tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemimpin masa lalu. Masa kini ditandai dengan derap perubahan yang semakin cepat, globalisasi ekonomi, teknologi, dan inovasi, sehingga kita dihadapkan pada tuntutan untuk senantiasa gesit. Demikian dinamisnya dunia masa kini, sehingga yang terjadi bukan lagi perusahaan yang besar memakan yang kecil, melainkan perusahaan yang gesit memakan perusahaan yang lamban.

Pemimpin masa kini juga dihadapkan pada situasi dimana media sosial berkembang dengan sangat pesat dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Secara sangat sederhana, media sosial saya deskripsikan sebagai orang-orang  berkomunikasi di dunia maya. Komunikasi di dunia maya difasilitasi oleh Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blog, milis, dan masih banyak lagi. Komunikasi yang kita lakukan bisa dalam bentuk tulisan, gambar, audio, video, serta kombinasinya.

Media sosial telah mengubah secara fundamental cara kita berkomunikasi. Dulu, komunikasi massa sering dilakukan secara monolog, dimana kita yang berbicara sementara yang lain mendengarkan tanpa bisa merespons. Sekarang, dengan adanya media sosial, kita dituntut untuk mau dan bisa berdialog.

Komunikasi massa kini menuntut kita untuk mendengarkan, tidak hanya berbicara. Masyarakat luas, baik itu pegawai, pelanggan, pemasok, mitra kerja, maupun pemerhati, kini mempunyai corong dan pengeras suara untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk pendapat mengenai produk yang kita jual, gaya kepemimpinan kita, dan cara kita melayani klien. Episode Rumah Sakit Omni International dan Prita adalah salah satu contoh dimana suatu perusahaan belum menyadari kekuatan media sosial, dan karenanya gagal beralih dari cara komunikasi monolog ke dialog.

Kombinasi derap perubahan yang begitu cepat, besarnya tuntutan untuk gesit dan inovatif, serta pesatnya pertumbuhan pemanfaatan media sosial, menuntut para pemimpin masa kini untuk “entrepreneurial“. Pemimpinentrepreneurial berani mengambil inisiatif baru, tajam melihat peluang dan merealisasikannya, serta berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan bertanggung jawab atas hasil yang didapat-termasuk bila hasil yang didapatkan buruk. Ketika hasilnya buruk, pemimpin yang entrepreneurial tidak mencari kambing hitam, melainkan mencari cara untuk membuatnya menjadi baik. Dia tetap optimistis dan melihat peluang di balik kegagalan.

Di era media sosial, selain bersifat entrepreneurial, pemimpin juga diharapkan berfungsi sebagai wajah perusahaannya di mata publik. Dia harus mengalihkan penekanan gaya berkomunikasinya dari “broadcast” dan berfokus pada dirinya sendiri, menjadi lebih banyak mendengar dan melayani. Pun, pemimpin masa kini diharapkan bisa memberdayakan komunitas untuk mengenal brand-nya dan turut mempromosikannya. Dengan demikian, pemimpin di era media sosial memberikan fokus. Tidak hanya mengembangkan modal finansial, dia pun mengembangkan modal sosial bagi keberhasilan perusahaannya.

Kolaborasi, Sinergi, dan Inovasi

Ketika derap perubahan semakin cepat, bekerja sendiri membuat pencapaian kita tidak optimal. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci sukses: kolaborasi antarpegawai, kolaborasi dengan mitra perusahaan, kolaborasi dengan pelanggan, dan kolaborasi dengan komunitas.

Untuk membangun kemampuan berkolaborasi, dibutuhkan “connective leaders“, yaitu pemimpin yang tidak canggung untuk berpartisipasi dalam kegiatan timnya, bisa memfasilitasi terjadinya kolaborasi tanpa mendominasi, dan dapat memberdayakan timnya agar mampu menghasilkan karya-karya terbaik. Tak kalah penting, pemimpin masa kini juga dituntut untuk memberikan ruang gerak bagi timnya untuk menjadi informal leaders di berbagai kesempatan, dan memberikan ruang gerak bagi mereka untuk bereksperimen dan berinovasi. Memang, gaya pemimpin “command and control” sudah usang.

* Materi presentasi selengkapnya dari Sandiaga Uno dan Betti Alisjahbana, tentang “Leading in Social Media Era” dapat diunduh di website ini.

Sumber Gambar: wordpress.com

Wednesday, 29 June 2011 23:56 | Written by Betti Alisjahbana

 

 

Memimpin di Era Media Sosial

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id

Gerah di Status Quo

Salah satu bahaya dari kesuksesan adalah rasa nyaman dan puas diri menikmati kesuksesan di masa kini itu, sehingga kita malas mengambil inisiatif baru sebagai investasi untuk sukses di masa depan. Padahal, situasi terus berubah dan kesuksesan saat ini tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Untuk itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan memulai inisiatif baru.

Kita banyak melihat perusahaan yang sukses di masa lalu, namun kini tak lagi terdengar statusnya. Di bidang teknologi informasi, nama WANG dan DEC misalnya, sudah tak ada lagi. Sementara itu, pada bulan lalu saya diundang untuk merayakan ulang tahun IBM yang ke-100.

Perusahaan tidak mungkin dapat hidup 100 tahun tanpa melakukan melakukan terobosan-terobosan  terus-menerus. Situasi dan tantangan bisnis kini berbeda, dan karena itu, untuk tetap survive dan memimpin, perusahaan seperti IBM harus senantiasa melakukan berbagai perubahan.

Pada level personal, ketika saya meninggalkan IBM tiga tahun yang lalu, banyak pihak kaget dan mempertanyakan keputusan saya. Bagi saya, ini merupakan bagian dari keluar dari status quo. Setelah 24 tahun bekerja di IBM dan delapan tahun di antaranya menjabat sebagai Presiden Direktur IBM Indonesia, sudah waktunya saya keluar dari zona nyaman dan melakukan hal yang baru: menjadi pengusaha. Kini, tiga tahun kemudian, buah dari pengambilan risiko untuk menjadi pengusaha itu mulai saya nikmati.

Pemimpin besar tidak pernah puas dengan kinerja sekarang ini. Karena itu, mereka berusaha keras untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Pemimpin harus keluar dari status quo jika tidak ingin menjadi pengikut. Karena pemimpin yang tinggal di status quo akan segera menjadi pengikut.

Risiko tampak berbahaya bagi orang yang merasa lebih nyaman dengan masalah lama ketimbang dengan solusi baru. Padahal, energi yang dibutuhkan untuk menangani masalah lama dan solusi baru yang penuh tantangan tidaklah banyak. Bedanya hanya pada masalah sikap positif menerima tantangan dan meninggalkan status quo. Sikap yang positif, tekad bulat, upaya maksimal, dan kemampuan melihat tantangan dan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju sukses masa depan adalah bekal untuk sukses yang berkesinambungan.

Apakah Anda merasa puas dengan status quo, ataukah Anda bersedia mengambil risiko untuk memperoleh tingkat capaian yang lebih tinggi?

Sunday, 17 July 2011 20:42 | Written by Betti Alisjahbana

 

Gerah di Status Quo

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id