Fenomena pemanasan global (global warming) salah satunya disebabkankarena laju perusakan hutan (deforestasi) yang sangat cepat. Gejala tersebutmenimbulkan efek rumah kaca yang menjadi penyebab utama global warming. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia,mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upayamengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission fromDeforestation and Degradation/REDD).Skema ini mulai digulirkan pada Conferenceof the Parties (COP) Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu.Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia.Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republic Congo, Brazil,Cameroon, Republic Demokratic Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelasnegara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.Isu REDD ini terus bergulir di forum-forum internasional. Pada COP ketiga belas yang dibingkai dalam UNFCCC di Bali 3 – 14 Desember, isu ini juga akandibicarakan.Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi global warming dan menjagaiklim bumi antara lain dengan melakukan penanaman kembali, baik di dalam kawasanhutan (reforestasi) maupun di luar kawasan hutan (afforestasi). Selain itu jugamemperluas kawasan konservasi dan hutan lindung serta menghindari aktivitas pemanfaatan hutan yang menyebabkan terjadinya deforestasi.Sebagai tuan rumah, Indonesia akan berupaya memperjuangkan REDDsehingga bisa diterima negara-negara maju. Indonesia memang sangat berkepentinganterhadap skema REDD. Sebab kita memiliki kawasan hutan seluas 120,35 juta hektar atau 60 persen dari luas daratan negara.Menteri Kehutanan, MS Ka’ban, mengungkapkan, Indonesia bersama negara-negara lain memang sudah bersama-sama menyusun gagasan baru untuk mengatasiglobal warming yaitu dengan menyusun skema REDD. Negara-negara yangmenggagas konsep ini berharap gagasan tersebut bisa diterima negara-negara lainsebagi peserta konferensi. “Pada konferensi di Bali Indonesia akan mengusulkan REDD untuk mengatasi fenomena global warming. Kita berharap negara-negaraseperti China, Amerika Serikat, dan Australia bisa menerima gagasan ini. Sehinggananti kita tawarkan di konferensi 2012 mendatang,” ujarnya kepada wartawan, diJakarta pekan lalu. Khusus untuk mengatasi laju deforestasi di Indonesia, Ka’banmenyatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai kebijakan. Antara lain melakukangerakan penanaman pohon. “Tahun depan kami akan melakukan gerakan tanam pohon ini lebih massif lagi,” tuturnya.Sementara itu, Director WWF Indonesia Climate Change Programme, FitrianArdiansyah, mengatakan, REDD merupakan salah satu opsi untuk mengatasi globalwarming. Namun ini tidak akan efektif jika negara-negara maju penghasil emisi tidak melakukan upaya untuk menguranginya.Karena itu diperlukan opsi lain. Misalnya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak batubara yang merupakan penghasil terbesar emisi gas buang. Dinegara maju, 80 persen emisi berasal dari penggunaan BBM. Sedangkan 20 persensisanya dari perubahan peruntukan lahan. Kondisi ini terbalik dengan negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini, 80 persen emisi dihasilkan dari perubahanlahan dan 20 persen dari pemakaian BBM. “Karena itu, maka REDD sangat pentingartinya bagi Indonesia dan negara-negara berkembang. Sebab perubahan peruntukkanlahan menjadi penyumbang terbesar emisi,” jelas Fitrian.

Insentif Negara-negara berkembang, lanjut Fitrian, dalam proposal yang diajukanmeminta kepada negara maju untuk memberikan insentif bagi upaya mereduksi emisidari deforestasi dan degradasi hutan. Sebab negara berkembang memiliki sejumlahkendala, terutama masalah ekonomi. Jika negara maju memberikan insentif, makamasalah ekonomi tersebut bisa teratasi. “Indonesia memiliki kepentingan agar REDD bisa gol pada konferensi di Bali. Sebab jika tidak, maka akan sulit bagi Indonesiauntuk berperan dalam pengurangan emisi pada masa-masa mendatang,” katanyamenambahkan.Lebih lanjut dia menyatakan, dampak yang ditimbulkan akibat global warmingsaat ini sudah begitu terlihat. Misalnya musim berganti secara tidak teratur, angka

 

kejadian bencana alam meningkat dan sebagainya. Karena itu, pemerintah perlumelakukan upaya adaptasi secara terintegrasi dalam berbagai sektor. Misalnya denganmemprioritaskan sektor-sektor yang terkena dampak langsung, seperti pertanian. Saatini petani banyak yang terkena akibat secara langsung karena musim tanam yang tidak teratur. Jadi perlu ada upaya untuk memberikan pengetahuan kepada para petanitentang perubahan musim tanam. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membentuk sekolah lapangan tentang iklim bagi para petani.Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adaptasi kebijakan secara integrasidalam hal infrastruktur pedesaan. Misalnya saluran irigasi. Karena musim tanam tidak teratur, maka kebijakan irigasi harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehinggatepat sasaran.