Ternyata Perkebunan Kelapa Sawit Yang Membuat Deforestasi Paling Besar Itu Ada Di Negara-negara Eropa

PERKEBUNAN kelapa sawit di Indonesia terus tertuduh merusak lingkungan. Dahulu tahun 1999 sampai 2005 sangat gencar masyarakat Amerika dan Eropa menilai PERKEBUNAN dan hasil kelapa sawit Indonesia merusak lingkungan. Namun, tidak pernah ada fakta yang mampu membuktikan kebenaran penilaian dan tuduhan itu. Saat ini, giliran Australia menyerang perkebunan dan hasil kelapa sawit Indonesia dengan tuduhan sama yang pernah dilakukan Amerika dan Eropa. Hebatnya, Australia menuduh perkebunan dan hasil kelapa sawit Indonesia merusak lingkungan dan pada waktu yang sama Australia mengklaim sebagai produsen bibit kelapa sawit terbaik di dunia.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit mulai terjadi pada tahun 1980-an saat Pemerintah Indonesia dibantu Bank Dunia mengembangkan kelapa sawit mempergunakan Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan perkebunan inti rakyat (PIR) dan perkebunan kelapa sawit swasta berkembang dengan adanya kredit perkebunan besar swasta nasional (PBSN).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia cukup signifikan sehingga perkebunan kelapa sawit meningkat pesat. Kondisi ini membuat perusahaan minyak nabati di negara lain seperti Amerika dan Eropa merasa terganggu, sebab selama puluhan tahun negara-negara itu menguasai minyak nabati dari minyak kedelai itu.

Merasa tersaingi dengan produksi minyak kelapa sawit Indonesia yang lebih produktif dan efisien membuat Amerika dan Eropa khawatir. Kekhawatiran itu sangat beralasan, sebab faktanya tahun 2006 ternyata lebih dari 40 persen kebutuhan minyak nabati dunia berasal dari kelapa sawit.

Kampanye Hitam Kelapa Sawit
Kekhawatiran terhadap pesatnya perkembangan kelapa sawit Indonesia melahirkan kampanye hitam tentang perkebunan dan prodak kelapa sawit Indonesia. Tuduhan itu dilontarkan lewat prodak minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati yang mengandung kolesterol.

Padahal tuduhan itu bisa dibuktikan dengan uji laboratorium tentang kandungan minyak kelapa sawit produksi Indonesia yang ternyata melalui kajian ilmiah dan fakta-fakta membantah tuduhan itu.

Berbagai elemen masyarakat kelapa sawit Indonesia melakukan penelitian atas tuduhan itu, termasuk Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI) yang dipimpin Prof Trimurtadi melakukan penelitian untuk membantah tuduhan itu.
Saat itu secara perlahan kampanye hitam itu sepi dan tidak muncul lagi.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan minyak sawit Indonesia terus berkembang. Namun, kini setelah tuduhan penyebab kolesterol senyap dimunculkan isu merusak lingkungan karena kehadiran perkebunan kelapa sawit membuka hutan alam sehingga terjadi deforestasi dalam jumlah besar.

Tuduhan merusak lingkungan dengan membuka hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit tujuannya untuk menghambat laju perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia.

Memang harus diakui perkebunan kelapa sawit Indonesia ada yang lahannya dari membuka hutan dan banyak juga yang lahannya bukan dari membuka hutan. Hal ini juga dilakukan secara jamak oleh banyak negara di dunia ini.

Berdasarkan data FAO selama tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 ternyata perkebunan kelapa sawit yang membuat deforestasi paling besar itu ada di negara-negara Eropa mencapai 4,16 miliar hektare.

Namun, hebatnya berkat informasi yang baik dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dunia diberdayakan untuk mengkampanyekan bahwa negara-negara di Asean, termasuk Indonesia dituduh perkebunan kelapa sawitnya merusak lingkungan.

Potensi Produk Kelapa Sawit Indonesia

Fakta yang ada Indonesia memiliki potensi yang besar akan produk kelapa sawit dan produk CPO serta produk hilirnya.

Bila dikelola dengan baik kelapa sawit Indonesia tidak akan terkalahkan.

Hal ini karena alam Indonesia dengan intensitas cahaya matahari yang ada sepanjang tahun maka produksi kelapa sawit Indonesia dapat menghasilkan sebesar 3,5 ton CPO per hektare.

Angka ini masih kecil sebab perkebunan kelapa sawit Indonesia belum dikelola secara maksimal. Bila dikelola secara maksimal bisa mencapai mencapai 6-7 ton CPO/hektare.

Potensi perkebunan kelapa sawit Indonesia bisa mencapai produksi 35 ton tandan buah segar (TBS) per hektare dengan 26 persen rendemen dan bisa menghasilkan 7 ton CPO per hektare per tahun. Namun, jumlah produksi kelapa sawit untuk crude palm oil (CPO) di seluruh Indonesia baru 6-7 persen yang tertampung di pasar lokal untuk diolah menjadi produk hilir, selebihnya harus diekspor.

Masih sedikit CPO yang diolah di Indonesia untuk prodak hilir dan lebih banyak diekspor membuka peluang besar bagi Indonesia untuk prodak hilir kelapa sawit Indonesia. Hal ini merupakan tantangan masa depan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.

Faktanya selama ini masih banyak pengusaha kelapa sawit Indonesia yang melakukan aktivitas di hulu dari pada di hilir karena menjual CPO lebih mudah dari pada menjual produk hilir CPO.

Tidak banyak perusahaan besar yang memproduksi produk hilir CPO dan untuk menciptakan hilirisasi produk kelapa sawit membutuhkan waktu dan investasi besar. Lihat saja proyek Sei Mangkei di Sumatera Utara yang rencananya untuk prodak hilir CPO belum juga terwujud, butuh waktu entah berapa lama lagi.
Pada waktu yang bersamaan para pengusaha kelapa sawit di Indonesia masih mengeluhkan kampanye hitam produk kelapa sawit Indonesia.

Berbagai serangan non government organization (NGO) membuat pengusaha kelapa sawit kewalahan karena ternyata berpengaruh menghambat perkembangan kelapa sawit Indonesia.

Di samping itu pengusahana kelapa sawit Indonesia juga menilai biaya keluar (BK) atau pajak ekspor CPO cukup memberatkan. Kini BK atau pajak ekspor CPO sebesar 9 persen dan bila diturunkan maka membantu pengusaha sawit Indonesia karena kebutuhan CPO dalam negeri paling banyak hanya 8 juta ton per tahun, sedangkan produksi CPO Indonesia sampai 28 juta ton per tahun.

Bila dibandingkan dengan Malaysia BK atau pajak ekspor CPO hanya 4 persen maka dari segi BK atau pajak ekspor, pengusaha kelapa sawit Indonesia sudah kalah bersaing, belum lagi dari segi kualitas CPO Indonesia.

Sementara nilai ekspor CPO Indonesia terus bervariasi. Pada per November 2013 nilai ekspor CPO Indonesia sebesar US$ 17,5 miliar dan sampai Desember 2013 mencapai US$ 19,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2012 nilai ekspor CPO sebesar US$ 21,2 miliar.

Begitu juga dengan produksi CPO Indonesia di tahun 2013 sebesar 26 juta ton dan tahun 2012 sebesar 26,5 juta ton. Tujuan ekspor CPO Indonesia masih didominasi ke India, China dan negara-negara Eropa. Di samping itu juga tujuan ekspor CPO Indonesia ada ke Timur Tengah dan Afrika.

Melihat potensi kelapa sawit dan CPO Indonesia maka seharusnya bisa menjawab kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tertuduh merusak lingkungan.

Semua pihak harus sepakat untuk menjawab kampanye hitam itu dan pemerintah mendorong proyek hilir CPO Indonesia sehingga lebih besar atau sama nilai ekspor CPO Indonesia dengan kebutuhan dalam negeri CPO Indonesia. Semoga!

Penulis dosen komunikasi agribisnis Fakultas Pertanian UMSU.

 

Sumber : http://www.bumn.go.id/ptpn6/berita/2144/Ketika.Perkebunan.Kelapa.Sawit.Tertuduh.Merusak.Lingkungan

Oleh: Fadmin Prihatin Malau

Ternyata Perkebunan Kelapa Sawit Yang Membuat Deforestasi Paling Besar Itu Ada Di Negara-negara Eropa

Sejarah Nasionalisasi Minyak Iran

Para anggota parlemen, pejabat, dan tokoh masyarakat Iran, berhasil mengembalikan sektor industri perminyakan ke tangan bangsa ini. Pada hakikatnya, industri perminyakan ini telah melalui berbagai proses dan liuk jalan yang sangat rumit, yang akhirnya pengaruh tangan asing dapat direduksi.

Upaya tersebut tidak sederhana karena sebelum upaya tersebut berhasil, jumlah pejabat atau karyawan lokal di sektor industri perminyakan Iran baik yang bekerja di bidang administrasi maupun di lapangan, tidak lebih dari 30 orang. Oleh karena itu, nasionalisasi minyak Iran dapat dikatakan merupakan momentum bersejarah dalam upaya pengembalian sektor ini ke tangan rakyat Iran. Sektor industri yang sebelumnya sangat asing bagi bangsa ini.
Perlu digaris bawahi bahwa sektor industri dan reduksi pengaruh perusahaan minyak Iran dan Inggris (Anglo-Persian Oil Company) itu tidak terjadi secara mendadak dan lenyap tiba-tiba. Karena setelah perusahaan gabungan Iran-Inggris itu tersingkir, terbentuk pula perusahaan-perusahaan serupaya dan juga berbagai konsorsium baru seperti yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 1954. Pada hari itu ditandatangani kontrak antara pemerintah Iran di satu sisi dan sebuah konsorsium yang terdiri dari sejumlah perusahaan perminyakan ternama.

Anggota konsorsium minyak Iran itu adalah Perusahaan Eksplorasi Minyak dan Produksi Iran dan Perusahaan Penyulingan Minyak Iran yang membentuk sebuah konsorsium bernama Iranian Oil Participants Ltd (IOP).

Kedua perusahaan diberi ijin untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas alam di zona yang telah ditentukan di selatan Iran yang dinamanakan, “Zona Kontrak”, serta menyuling minyak dan gas yang diproduksi. Masing-masing perusahaan tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang Belanda dan diresmikan diIran. Masing-masing perusahaan itu juga membentuk sebuah perusahaan cabang perdagangan yang juga dicatat di Iran yang beraktivitas secara independen. Perusahaan itu membeli minyak dan gas alam yang diproduksi dari zona di kawasan selatan kemudian menjualnya ke luar negeri.

Kedua perusahaan minyak tersebut juga menyuling minyak yang telah dibeli dan diekspor ke luar negeri. Komitmen finansial perusahaan dagang yang merupakan cabang dari perusahaan anggota konsorsium tersebut adalah membayar sebagian dari keuntungan dari penjualan minyak mentah yang diekspor dan juga pajak dari hasil penjualan sesuai dengan harga saat itu. Persentasenya mulai dari 23 persen meningkat hingga 55 persen.

– Tugas dan Hak Perusahaan Minyak Nasional Iran Sebelum Revolusi Islam.
Sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, Perusahaan Minyak Nasional Iran bertanggung jawab mendistribusi dan menjual produk minyak dan gas alam untuk digunakan di dalam negeri. Adapun Iranian Oil Participants Ltd (IOP) bertugas menyerahkan minyak mentah yang dituntut oleh pasar dalam negeri kepada Perusahaan Minyak Nasional Iran.

Perusahaan Nasional Minyak Iran juga bertanggung jawab memenuhi, menjaga, dan mengatur sarana dukungan produksi dengan istilah “jasa non-minyak”. Sementara seluruh sektor industri perminyakan sendiri secara eksklusif dipegang oleh pihak asing. Fasilitas permanen industri minyak Iran dalam tahap ini meski secara resmi adalah milik Perusahaan Nasional Minyak Iran, akan tetapi berdasarkan kontrak, perusahaan anggota konsorsium, berhak menggunakannya secara eksklusif selama kontrak berlaku.

Dengan dimulainya aktivitas konsorsium tersebut dan meski menurut rencana sebelumnya undang-undang nasionalisasi minyak akan diberlakukan, akan tetapi pada praktiknya, pemerintah dan Perusahaan Minyak Nasional Iran memiliki wewenang yang terbatas dalam hal ini. Hingga September 1974, para anggota konsorsium secara arbitrer menetapkan tingkat produksi dan harga minyak yang menjadi faktor utama pendapatan negara, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Iran. Pada hakikatnya, pemerintah Iran tidak memiliki hak dan wewenang apa pun dalam hal ini.

Pada sejak tahun 1974 dan pembentukan perusahaan jasa perminyakan Iran OSCO, terjadi perubahan besar dalam mekanisme pengawasan dan peran pemerintah dalam kinerja konsorsium. Akan tetapi pada faktanya adalah bahwa sampai terjadinya Revolusi Islam, pemerintah Iran tidak memiliki hak penuh di sektor paling vital ini.

– Revolusi Islam dan Aksi Mogok Massal di Sektor Minyak.
Kemarahan rakyat terhadap rezim Shah Pahlevi, meluas ke seluruh penjuru negeri. Minyak, yang industri utama dan sangat vital untuk perekonomian negara, sudah tidak mampu lagi bersabar di hadapan pengaruh luas pihak asing dan penistaan terhadap bangsa ini yang dimulai sejak penandatanganan kontrak D’Arcy.

Akhirnya pada bulan Oktober 1978, percikan pertama protes dan aksi mogok di wilayah-wilayah kaya minyak di selatan terpantik dan dalam sebuah aksi terkoordinasi, para pegawai di sektor ini secara serentak melakukan melakukan aksi mogok. Secara gradual aksi mogok dan protes terhadap perusahaan OSCO meningkat yang juga dikontrol oleh pihak asing.

Dengan cepat gelombang protes dan aksi mogok meluas ke berbagai kawasan. Sektor perminyakan Iran tengah mengambil langkah historis. Para pegawai dan buruh pernyulingan minyak Tehran juga masuk ke jantung gerakan Revolusi Islam di Tehran. Adapun di wilayah selatan, kondisinya tidak semudah itu. Jumlah pegawai lokal di bidang administrasi dan lapangan di zona-zona minyak Iran, bertambah seiring dengan pelaksanaan undang-undang nasionalisasi minyak. Selain di sektor manajemen, nyaris semua bidang di sektor minyak Iran dipegang oleh pegawai lokal. Oleh karena itu, pihak keamanan berusaha keras untuk menyeret para pegawai tersebut kembali bekerja dan mereka melancarkan berbagai tekanan hebat yang terus meningkat terhadap para pegawai dan buruh lokal.

Tersumbatnya kran minyak Iran semakin memperburuk kondisi dan semakin mendekatkan gerakan Revolusi Islam kepada kemenangannya. Dikhawatirkan, rezim akan berhasil mengakhiri aksi mogok tersebut dan dapat kembali bernafas dengan dimulainya ekspor minyak. Jika hal itu terjadi maka semangat Revolusi Islam akan terkoyak. Akan tetapi, para pegawai minyak di selatan bertahan dalam menghadapi berbagai tekanan dan tetap melanjutkan aksi mereka.

Pada tanggal 27 Desember 1978, para penguasa negara-negara Barat dan Amerika Serikat, menggelar sidang singkat di Guadalupe, guna membahas kondisi di Iran, dan dalam konferensi pers, media massa dunia dikejutkan dengan pengumuman bahwa “Hari ini ekspor minyak Iran terputus total.”

– Keluarnya Pihak Asing.
Akhirnya seluruh wewenang dan manajemen fasilitas minyak Iran berada di tangan para pegawai Iran dan para pegawai asing untuk kedua kalinya bersiap-siap untuk meninggalkan Iran. Di kawasan yang dihuni oleh warga asing di Ahwaz, Abadan, dan seluruh kawasan di Iran, para analis Amerika dan Eropa dengan cepat mengemas seluruh perabotan mereka serta menjual kendaraan, rumah, dan vila-vila mereka agar segera hengkang dari Iran.

Bandara Ahwaz yang sebelumya digunakan untuk mempermudah ketibaan para analis asing, pada hari-hari itu sibuk untuk melayani penerbangan secara silih berganti ke luar negeri dalam rangka mempercepat proses pemulangan para warga asing.

Di pintu terakhir terakhir sebelum menuju pesawat, seorang insinyur asal Amerika Serikat yang sedang berjalan menuju pesawat berpaling ke arah seorang pegawai bandaran lokal berkata; “Kita akan segera bertemu lagi kawan! Kami akan segera kembali!”

Pegawai bandara itu dengan cepat menjawab: “Tidak untuk kali ini! Saya kita kalian tidak akan kembali setelah ini!”

Read more: http://bersama14.blogspot.com/2012/07/sejarah-nasionalisasi-minyak-iran.html#ixzz23oabx6Zf

Sumber : http://url.stisitelkom.ac.id/22378